Pemprov DKI Amankan Stok Pangan Jelang Ramadan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyimpan stok kebutuhan pangan pokok, terutama beras, untuk mengantisipasi penimbunan sembako oleh para spekulan jelang bulan Ramadan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menginstruksikan agar bahan pangan untuk cadangan di Jakarta disimpan di tempat penampungan dan pengelola stok makanan yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah, PT. Food Station Tjipinang Jaya.

"Jadi antisipasinya itu kita lawan para spekulan itu. Kita harus siap, jangan sampai ditimbun mereka," ujar Djarot saat melakukan peninjauan ke Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, pada Rabu (3/5).

Lihat juga: Djarot sebut Kekayaan Alam bikin Indonesia jadi Pemalas

Selain untuk mengantisipasi penimbunan sembako, penyetokan itu juga bertujuan untuk menstabilkan harga jika terjadi lonjakan karena ulah para spekulan yang memainkan harga.

Sehingga ketika harga melonjak tinggi, kata Djarot, Food Station bisa segera menyalurkan stok sembako ke PD Pasar Jaya. Djarot khawatir ketidakstabilan harga bisa mempengaruhi inflasi di Jakarta.

"Lebih baik kami stok semua supaya harga stabil. Begitu harga bergejolak, naik, hantam. Begitu spekulan-spekulan masuk, kami sikat," kata dia.

Lihat juga: Pemprov DKI akan Gratiskan PBB Rumah di Bawah Rp2 Miliar

Kedatangan Djarot ke Pasar Induk Kramatjati juga untuk meninjau proses pembangunan perkulakan pedagang. Para pedagang nantinya diharapkan bisa membeli bahan dagangan dengan harga murah untuk dijual kembali.

"Ini memang benar-benar dibuat untuk pedagang pasar. Mereka nanti beli bahan pokoknya dari kita. J‎adi mereka bisa kembali ke pasarnya,"‎ ujar Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasution yang turut mendampingi Djarot.

Lihat juga: Taaruf Massal, Djarot Minta Sandi Pelajari Fungsi RPTRA

Djarot juga meminta PD Pasar Jaya dan Dinas UMKM berkoordinasi dengan kepolisian agar mengawasi penimbunan sembako oleh para spekulan. Menurutnya penimbunan sembako itu biasanya tidak dilakukan di Jakarta, melainkan di Banten atau Jawa Barat.

"Jadi seluruh Indonesia bergerak. Dari Kapolri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kapolda semua wilayah harus monitor, jadi ini (spekulan) terkunci," Kadis UMKM dan Perdagangan DKI Irwandi pada kesempatan yang sama.