Hemas Ditawari Barter Jabatan sebelum Pemilihan Pimpinan DPD
CNN Indonesia
Kamis, 18 Mei 2017 23:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mengaku pernah mendapatkan tawaran tukar kursi jabatan sebelum pemilihan pimpinan DPD dilakukan pada April lalu.
Dalam acara diskusi di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Kamis (18/5), Hemas mengaku sempat ditawari posisi sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum pemilihan pimpinan DPD dilakukan.
"Pertama sebetulnya itu Pak OSO (Oesman Sapta Odang) menawarkan sebelum bulan April melalui orang, untuk saya bertemu. Saya bilang, ‘Saya tidak mencari jabatan. Dalam hal ini, yang penting kalau memang ada pemilihan di 2017 harus betul-betul pemilihan yang benar'," kata Hemas.
Tawaran barter jabatan kembali diterima Hemas setelah dirinya digantikan pimpinan DPD RI baru. Menurut Hemas, tawaran tersebut datang dari kalangan pemerintah pusat.
Hemas berkata, dirinya memandang wajar tawaran posisi pimpinan MPR untuknya. Namun, ia tidak mau menerima tawaran tersebut karena ingin menyelesaikan konflik ihwal pimpinan DPD.
Pertentangan soal jabatan pimpinan DPD muncul karena pelantikan dilakukan usai MA menerbitkan putusan Nomor 38 P/HUM/2016 dan Nomor 20 P/HUM/2016 yang mencabut aturan soal masa jabatan pimpinan DPD selama 2,5 tahun, seperti diatur dalam Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017.
Putusan itu sekaligus memberlakukan kembali Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2014 tentang masa jabatan pimpinan DPD selama lima tahun.
Pelantikan pimpinan DPD bulan lalu, menurut pandangan Hemas, dilakukan dengan mengacu pada aturan di Tata Tertib Nomor 1/2017.
Saat ini, DPD dipimpin oleh Ketua Oesman Sapta dan wakilnya Damayanti Lubis serta Nono Sampono. Sementara itu, pimpinan DPD terdahulu adalah Muhammad Saleh didampingi Hemas dan Farouk Muhammad.
Dalam acara diskusi di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Kamis (18/5), Hemas mengaku sempat ditawari posisi sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum pemilihan pimpinan DPD dilakukan.
"Pertama sebetulnya itu Pak OSO (Oesman Sapta Odang) menawarkan sebelum bulan April melalui orang, untuk saya bertemu. Saya bilang, ‘Saya tidak mencari jabatan. Dalam hal ini, yang penting kalau memang ada pemilihan di 2017 harus betul-betul pemilihan yang benar'," kata Hemas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hemas berkata, dirinya memandang wajar tawaran posisi pimpinan MPR untuknya. Namun, ia tidak mau menerima tawaran tersebut karena ingin menyelesaikan konflik ihwal pimpinan DPD.
Putusan itu sekaligus memberlakukan kembali Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2014 tentang masa jabatan pimpinan DPD selama lima tahun.
Pelantikan pimpinan DPD bulan lalu, menurut pandangan Hemas, dilakukan dengan mengacu pada aturan di Tata Tertib Nomor 1/2017.
Saat ini, DPD dipimpin oleh Ketua Oesman Sapta dan wakilnya Damayanti Lubis serta Nono Sampono. Sementara itu, pimpinan DPD terdahulu adalah Muhammad Saleh didampingi Hemas dan Farouk Muhammad.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK