Anggaran Belanja RKPD 2018 Jakarta Capai Rp74 Triliun
CNN Indonesia
Selasa, 06 Jun 2017 02:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan total anggaran yang tercantum dalam draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 mencapai Rp74 triliun. Draft tersebut sudah diserahkan ke DPRD DKI Jakarta untuk dikoreksi.
"Tadi saya sudah tanda tangan draft RKPD untuk diserahkan ke DPRD. Nanti mereka cek, koreksi, ada masukan apa lagi, baru RKPD," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/6).
Ia pun memastikan jika antara anggaran belanja langsung dan tidak langsung sudah disusun secara proposional. Meskipun nilai dana untuk anggaran belanja langsung akan lebih besar daripada yang tidak langsung.
Belanja langsung merupakan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersifat tidak tetap. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang bersifat rutin, seperti gaji pegawai, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan.
"Harus lebih banyak belanja langsungnya dong. Itu kan langsung feedback-nya ke masyarakat. Minggu ini angkanya akan lebih jelas," kata Saefullah.
Setelah mendapat masukan dari DPRD DKI Jakarta, draft RKPD akan disahkan menjadi RKPD dan menjadi acuan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Kemudian, KUA-PPAS itulah yang menjadi acuan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Oleh karena itu, Saefullah berharap DPRD DKI Jakarta dapat segera mengkritisi usulan program dalam draft RKDP tersebut. Sehingga program-program yang akan disahkan nantinya memiliki asas manfaat untuk masyarakat.
"Kan program itu harus punya asas manfaat. Kalau enggak ada manfaat buat apa, buang duit enggak ada manfaat," ucapnya.
APBD-P 2017 Diajukan Akhir Juni 2017
Pemprov DKI Jakarta baru akan membahas draft APBD Perubahan (APBD-P) 2017. Hal ini disebabkan karena masih harus menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 keluar.
Saefullah menargetkan pengajuan APBD-P 2017 ke DPRD DKI Jakarta dapat dilakukan pada akhir bulan Juni 2017 ini.
"Saya pikir akhir bulan ini udah bisa kami ajukan ke DPRD untuk perubahan 2017," kata Saefullah.
Ia juga menyebut masih ada sisa dana sebesar Rp2 triliun yang bisa dimasukkan ke dalam APBD-P 2017. Oleh karena itu, pihaknya akan kembali mengecek program-program mana saja yang bisa dilanjutkan atau diubah dalam APBD-P 2017.
"Tadi saya sudah tanda tangan draft RKPD untuk diserahkan ke DPRD. Nanti mereka cek, koreksi, ada masukan apa lagi, baru RKPD," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/6).
Ia pun memastikan jika antara anggaran belanja langsung dan tidak langsung sudah disusun secara proposional. Meskipun nilai dana untuk anggaran belanja langsung akan lebih besar daripada yang tidak langsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus lebih banyak belanja langsungnya dong. Itu kan langsung feedback-nya ke masyarakat. Minggu ini angkanya akan lebih jelas," kata Saefullah.
Setelah mendapat masukan dari DPRD DKI Jakarta, draft RKPD akan disahkan menjadi RKPD dan menjadi acuan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Kemudian, KUA-PPAS itulah yang menjadi acuan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Oleh karena itu, Saefullah berharap DPRD DKI Jakarta dapat segera mengkritisi usulan program dalam draft RKDP tersebut. Sehingga program-program yang akan disahkan nantinya memiliki asas manfaat untuk masyarakat.
"Kan program itu harus punya asas manfaat. Kalau enggak ada manfaat buat apa, buang duit enggak ada manfaat," ucapnya.
APBD-P 2017 Diajukan Akhir Juni 2017
Pemprov DKI Jakarta baru akan membahas draft APBD Perubahan (APBD-P) 2017. Hal ini disebabkan karena masih harus menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 keluar.
Saefullah menargetkan pengajuan APBD-P 2017 ke DPRD DKI Jakarta dapat dilakukan pada akhir bulan Juni 2017 ini.
"Saya pikir akhir bulan ini udah bisa kami ajukan ke DPRD untuk perubahan 2017," kata Saefullah.
Ia juga menyebut masih ada sisa dana sebesar Rp2 triliun yang bisa dimasukkan ke dalam APBD-P 2017. Oleh karena itu, pihaknya akan kembali mengecek program-program mana saja yang bisa dilanjutkan atau diubah dalam APBD-P 2017.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK