KPK Mulai Kaji Keabsahan Pansus Angket

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mulai mengkaji keabsahan panitia khusus hak angket KPK di DPR bersama ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji. KPK membahas sejumlah hal mulai dari proses pembuatan angket hingga tepat tidaknya hak angket itu ditujukan ke KPK.

"Ada beberapa hal yang kami lihat, mulai dari proses pembuatan angket, kemudian apakah KPK subjek dan objek angket yang benar," ujar Laode di gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/6).

Lihat juga: Jokowi: Saya Tidak Ingin KPK Lemah

Laode menilai, hak angket mestinya ditujukan pada lembaga yang langsung berada di bawah ranah eksekutif. Sementara KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen.

"Seharusnya angket itu tidak cocok untuk lembaga KPK karena ditujukan untuk lembaga yang berada di bawah ranah eksekutif," katanya.

Undang-undang MD3 juga mengatur bahwa semua fraksi harus terwakili dalam pansus hak angket. Sementara saat ini masih ada tiga fraksi yang menolak menempatkan perwakilannya dalam pansus, yakni Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Kami lihat juga aturan di mana semua fraksi harus terwakili. Itu yang kami bicarakan. Nanti kalau ada pendapat yang lebih komprehensif akan kami update," tuturnya.

Lihat juga: Kaji Keabsahan Angket, KPK Gandeng Indriyanto Seno Adji

Laode mengatakan, proses pembahasan keabsahan pansus hak angket ini masih menunggu pendapat dari sejumlah ahli lain. Pihaknya berencana menggandeng ahli hukum tata negara untuk membicarakan masalah tersebut. Menurutnya, tak ada tenggat waktu bagi KPK selama membahas keabsahan hak angket tersebut.

"Kami tidak punya tenggat waktu karena konsultasi biasa. Kami juga tetap lakukan kerja kami seperti biasa, jadi tidak terganggu dengan angket ini," ucapnya.

Lihat juga: Jokowi Tak Intervensi Pansus KPK untuk Cegah Risiko Politik