Sejak 15 Juni- 21 Jun, tercatat sedikitnya 32 sopir yang gagal dalam tes kesehatan, dan 30 di antaranya tidak lolos tes karena memiliki hipertensi. Hal tersebut mengakibatkan para sopir tidak diperkenankan mengendarai bus pada masa mudik tahun ini.
"Tidak boleh berangkat. Ini sudah fatal. Tensinya di atas 200," tutur Koordinator Bantuan Kesehatan, Syafrudin di Terminal Pulo Gebang, Kamis (22/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Jokowi Pun Terjebak Macet di Sukabumi |
Selain itu, Tim Bantuan Kesehatan Terminal Pulo Gebang juga memberi status laik dengan catatan kepada sopir yang memiliki masalah dengan kesehatannya. Sejak Kamis (15/6) hingga Rabu (21/6), ada 88 orang yang diberi status laik dengan catatan.
"Boleh mengemudi dengan catatan. Beberapa jam harus istirahat. Biasanya empat jam harus istirahat," kata Syafrudin.
Sopir-sopir tersebut juga harus mengonsumsi obat yang diberikan oleh Tim Bantuan Kesehatan. Obat itu sendiri diberikan secara gratis kepada para sopir.
"Obatnya dari sini disiapkan. Gratis. Ini dari puskesmas terdekat," imbuh Syafrudin.
Diproses Hukum
Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Jasa Raharja melakukan tes urine kepada beberapa sopir bus yang akan berangkat melalui Terminal Pulo Gebang.
Kegiatan tersebut merupakam bagian dari operasi Ramadnya 2017.
Di sela-sela kegiatan, Dirlantas Polda Metro Jaya, Halim Pagara mengatakan bakal memproses hukum jika ada pengemudi yang positif menggunakan narkotik.
"Hari ini kita melakukan pengecekan narkotik kepada beberapa pengemudi. Apabila terjadi, akan diproses hukum," kata Halim di Terminal Pulo Gebang, Kamis (22/6).
Di tempat yang sama, Kadishub DKI Jakarta Andriansyah juga akan memberi peringatan kepada PO yang bersangkutan jika ada pengemudi yang positif menggunakan narkotik.
Dia akan memberi peringatan berjenjang hingga tiga kali. Jika sudah lebih dari tiga kali namun masih ada pengemudi yang positif narkotik, maka pihaknya akan mengusulkan pencabutan operasi PO yang bersangkutan.
"Akan usulkan untuk pencabutan operasi untuk AKAP," kata Andriansyah.