Diminta PDIP Keluar Koalisi, PAN Serahkan ke Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Amanat Nasional (PAN) diminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk keluar dari koalisi partai politik pendukung pemerintah jika terus berbeda sikap dalam menyikapi kebijakan pemerintahan.

Menyikapi itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, hanya Presiden Joko Widodo yang dapat mengeluarkan partainya dari koalisi. Sebab, PAN disebut berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi dan bukan PDIP.

"Terserah Pak Jokowi. Mau keluarkan menteri dari PAN itu hak Pak Jokowi, mau mengeluarkan PAN dari koalisi itu hak Pak Jokowi," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7)

Hingga kini, kata Yandri, belum ada pembahasan keluar koalisi di internal pengurus PAN dan ini berarti sekarang partai berlambang matahari itu disebut masih mendukung pemerintahan Jokowi.

Lihat juga: Open House dengan Tokoh Parpol, Zulkifli Tak Bahas RUU Pemilu

Yandri pun mengatakan, meski berbeda sikap di beberapa keputusan seperti Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu soal ambang batas presiden, Pilkada DKI Jakarta hingga Perppu, PAN tetap mendukung program pemerintah.

"Makanya saya bilang, program pemerintah yang bagus kami dukung, kurang bagus kami kasih saran," katanya.

Lihat juga: Amien Rais Bahas Kriminalisasi Ulama Saat Temui Rizieq Shihab

Sementara itu, untuk RUU Pemilu, menurut Yandri setiap fraksi di parlemen memiliki subjektivitas masing-masing karena berkaitan dengan nasib partai.

Sehingga, lanjutnya, jika parameter evaluasi keberadaan PAN di koalisi partai pendukung pemerintah hanya salah satunya mengenai RUU Pemilu, tidak relevan.

"Kalau mau jadi parameter evaluasi PAN keluar koalisi, itu tidak relevan. Tapi karena PAN sifatnya pasif, terserah mau apa enggak, ya terserah, santai-santai saja, PAN tidak ada beban," katanya.

Lihat juga: Amien Rais Tantang Luhut Adu Data soal Reklamasi

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan kabinet yang solid serta komitmen dari partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah.

PAN tidak sepakat dengan pemerintah soal angka ambang batas presiden 20/25 persen dalam pembahasan RUU Pemilu. Selain itu, ada pula mengenai ketidaksetujuan Perppu Ormas dan berbeda gerbong saat Pilkada DKI Jakarta.