Jakarta, CNN Indonesia -- PAN dan PKS mengancam akan menempuh jalur hukum jika Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat tidak meminta maaf atas dugaan pernyataan bahwa PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS sebagai partai intoleran dan pendukung khilafah karena tidak mendukung Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.
Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, jalur hukum merupakan upaya memberi efek jera terhadap semua pihak, termasuk Viktor dalam menyampaikan pendapat. Pasalnya, pernyataan Victor telah mencoreng nama baik PAN.
"Di internal PAN sendiri sejak awal beredarnya video tersebut sudah ada keinginan untuk menempuh jalur hukum. Namun sebagian ada yang meminta agar Laiskodat diberi kesempatan untuk meminta maaf," ujar Saleh dalam keterangan tertulis, Jumat (4/8).
Saleh memaparkan tudingan Viktor terhadap PAN dan tiga partai lainnya sangat tidak berdasar. Ia menyebut, sejarah telah membuktikan empat partai yang dituding Viktor sama sekali tidak intoleran dan mendukung khilafah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saleh berkata, bukti empat partai yang disebut Viktor tidak intoleran dan tidak mendukung khilafah bisa terlihat dari kekuasaan yang dimiliki. Keempat partai itu pernah menempatkan kadernya sebagai Presiden, Capres, Ketua MPR, hingga mengisi komposisi Wakil Ketua DPR.
"Jika partai-partai itu intoleran dan mendukung khilafah, tidak mungkin bisa berkuasa dan mendapat tempat di masyarakat", ujarnya.
Lebih lanjut, Saleh menyatakan, pernyataan Viktor tidak akan menggangu hubungan politik antara PAN dengan NasDem, namun sebagai sesama bagian dari pilar demokrasi, Saleh berharap, NasDem dan Viktor bisa menghormati PAN.
"Prinsip saling menghormati harus dikedepankan. Kami sangat menghormati Nasdem dan Kak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional," ujar Saleh.
Sementara itu, Saleh menyampaikan, PAN juga menghormati Gerindra, Demokrat, dan PKS yang sudah memastikan akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalah tersebut. Ia menilai, hal itu merupakan hak partai yang harus dihormati oleh semua pihak.
"Sepintas saya dengar, teman-teman dari Gerindra, Demokrat, dan PKS akan menempuh jalur hukum. Ada juga yang mengatakan akan melaporkan ke MK. Saya kira itu sah-sah saja," ujarnya.
PKS Juga Lapor Polisi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyatakan akan menempuh jalur yang sama terkait tudingan Viktor Laiskodat tersebut.
 Langkah hukum ini ditempuh jika Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat tidak minta maaf soal tudingannyake sejumlah partai. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa). |
PKS keberatan dengan tudingan Victor, bahwa PKS sebagai partai intoleran dan pendukung khilafah.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, Bidang Polhukam PKS akan melayangkan protes dan menempuh jalur hukum untuk mengklarisikasi pernyataan Viktor.
"PKS akan protes dan melakukan langkah-langkah hukum atas fitnah dan tuduhan dusta yang disampaikan secara provokatif tersebut (oleh Viktor)," ujar Jazuli dalam pesan singkat, Jumat (4/8).
Jazuli menuturkan, penyataaan Viktor dalam sebuah acara di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu yang disaksikan oleh masyarakat itu telah menciptakan sikap permusuhan.
Menurutnya, Viktor tidak sepantasnya melakukan penilaian terhadap sejumlah parpol dengan alasan demokrasi. Ia menilai, pernyataan Viktor bukan memberi pencerahan kepada masyarakat, melainkan menciptakan masalah baru di Indonesia.
"Mentalitas seperti itu sesungguhnya sumber masalah di negeri ini," ujarnya.
Terpisah, Ketua Bidang Polhukam PKS Almuzammil Yusuf enggan membeberkan secara tegas sikap PKS atas pernyataan Viktor. Namun, ia mengatakan bahwa pada Jumat (4/7) PKS akan menggelar keterangan pers untuk menyatakan sikap atas hal tersebut.
"Pukul 13.30 akan ada keterangan pers dari Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan PKS di DPP PKS," ujar Almuzammil kepada
CNNIndoensia.com.Adapun, setelah ini, Partai Gerindra juga akan melaporkan Victor ke polisi. Rencananya Gerindra akan melapor ke Bareskrim Polri hari ini pukul 13.30 WIB.
"Pelaporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Partai Gerindra berkenaan pernyataan orang yang diduga bernama VBL di Kupang yang secara eksplisit mengatakan Gerindra sebagai partai pendukung khilafah dan bahkan disamakan dengan PKI 1965 yang layak dibunuh," ujar Sekjend Lembaga Advokasi Hukum DPP Gerindra, M.Said Bakhri.