Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, dengan konstitusi yang sehat di Indonesia tidak akan ada kekuasaan yang mutlak. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pembukaan Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi di Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
"Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dan bisa saling mengontrol, saling mengawasi," katanya di Surakarta, Rabu (9/8) seperti dikutip dari
Antara.
Konstitusi yang ada di Indonesia, menurut Jokowi, mencegah adanya mobokrasi yang memaksakan kehendak sekelompok massa. Selain itu, konstitusi di Indonesia menjadi pelindung kemajemukan dan pelindung keragaman baik perbedaan pendapat, maupun etnis, budaya dan agama.
"Konstitusilah yang menjaga agar tidak ada satu pun kelompok yang secara sepihak memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak-hak warga negara yang lain," jelas Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indonesia sebagai negara demokrasi, ia menambahkan, menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama dalam membangun praktik demokrasi yang sehat dan terlembaga.
Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menjadi tuan rumah acara Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (AACC) yang dilakukan pada 9-10 Agustus 2017.
Acara itu mengangkat tema Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Ideologi dan Demokrasi Dalam Masyarakat Majemuk.
Beberapa delegasi dari belasan negara hadir dalam acara tersebut yaitu berasal dari Malaysia, Thailand, Myanmar, Korea Selatan, Turki, Uzbekistan, Rusia, Afghanistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan maupun Indonesia.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Polhukam Wiranto, Ketua MK Arief Hidayat dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
(djm/djm)