Kodam Investigasi Penembakan saat Konflik Nelayan di Papua

Sementara itu, demi mengamankan situasi tetap kondusif, Polda Papua mengharapkan Pemkab Mimika bijaksana menyikapi terjadinya konflik antarkelompok nelayan lokal dengan nelayan luar Papua terkait izin operasi penangkapan ikan di wilayah itu.

Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar di Timika, Jumat, mengatakan keputusan moratorium atau menghentikan sementara waktu operasi penangkapan ikan oleh nelayan non-Papua di wilayah perairan Mimika yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan Mimika belum lama ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan konflik di antara nelayan.

"Semua harus dimediasi dengan bijaksana karena kita semua warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama atas sumber daya yang ada. Kita harus menghilangkan sikap diskriminatif. Pemda perlu arif dan bijaksana menyikapi masalah ini," kata Boy.

Kapolda Papua mengharapkan apapun kebijakan yang diambil oleh Pemkab Mimika dalam hal mengatur tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan sekitar Mimika harus dapat menjamin dan mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik nelayan lokal maupun nelayan luar Papua.

Kehadiran nelayan luar Papua, katanya, juga perlu diatur agar tidak sampai mengganggu usaha penangkapan ikan para nelayan lokal yang memang menggantungkan kehidupan mereka dari sumber laut dan sungai di sepanjang pesisir Mimika.

Demikianpun sebaliknya, kehadiran nelayan luar Papua juga diperlukan guna menjamin ketersediaan stok ikan dengan harga yang ekonomis demi mendorong tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat di wilayah Mimika.

"Kami perlu mengkaji kembali moratorium yang dikeluarkan oleh Pemda Mimika itu. Yang paling utama, semua produk kebijakan yang dikeluarkan harus arif, bijaksana dan tidak bersifat diskriminatif," kata Boy Rafli.