Papua: Infrastruktur Digenjot, Urusan HAM Belakangan
CNN Indonesia
Senin, 14 Agu 2017 10:03 WIB
Saat mencalonkan diri sebagai Presiden periode 2014-2019, Joko Widodo berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM terdahulu, termasuk yang pernah terjadi di Papua.
Ia juga berjanji mengusut bentrokan antara warga dengan aparat keamanan di Paniai, Papua yang menewaskan empat warga tertembak pada Desember 2014 lalu.
Janji tinggal janji. Direktur Eksekutif Amensty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai hingga kini belum ada langkah konkret yang ditunjukkan pemerintah untuk menuntaskan dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Jokowi, kata Usman, terlihat mengesampingkan kasus pelanggaran HAM di Papua dengan menunjukkan berita-berita soal kemajuan infrastruktur Papua.
"Itu juga masalahnya. Jokowi seperti terlalu terobsesi dengan infrastruktur tanpa benar-benar mau menerima bahwa absennya keadilan atas penyelesaian kasus-kasus HAM adalah yang utama," katanya kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.
Kritik terhadap Pemerintah yang terlalu fokus pada pembangunan ekonomi ketimbang penyelesaian kasus HAM di Papua turut disampaikan Biro Kampanye dan Jaringan KontraS Nisrina Nadhifah.
"Seringkali kita dengar Pak Jokowi dan jajaran Pemerintahan mengatakan 'yang penting pembangunan dulu di Papua'. Tapi, tidak ada ruang uji yang dapat membuktikan apakah pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua," kata Nisrina.
Sejak menjabat sebagai Presiden, Jokowi memang gencar membangun perekonomian Papua.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pemerintah pusat dan Pemda Papua harus mampu menggerakkan perekonomian di pulau paling timur Indonesia tersebut.
Indikator upaya penggerakkan perekonomian itu adalah melalui percepatan pembangunan infrastruktur, serta perhubungan seperti bandar udara, pelabuhan, dan jalan.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alokasi anggaran untuk Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) pada tahun 2017 mencapai Rp 7,6 triliun.
Untuk memublikasikan laporan pencapaian dua tahun (2014-2016) pemerintahan Jokowi-JK kepada rakyat, kantor Staf Presiden Republik Indonesia pun mengelola sebuah situs dengan alamat https://kerjanyata.id.
Dalam situs Kerjanyata, dipaparkan pembangunan ekonomi yang sudah dilakukan Pemerintah untuk menyejahterahkan Papua, antara lain peningkatan pasar tradisional yang tadinya hanya tiga unit pada tahun 2014 menjadi 25 unit pada tahun 2016.
Tak ketinggalan, pembangunan lebih dari 4.000 kilometer jalan baru di Papua, tiga terminal baru bandara, tiga kapal Feri baru dan enam infrastruktur listrik baru di Papua dan Papua Barat juga dipaparkan.
Pada laman yang sama, disebutkan pula Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus HAM di Papua.
Namun demikian, tidak dijelaskan tim khusus apa dan bagaimana yang dimaksud.
Ia juga berjanji mengusut bentrokan antara warga dengan aparat keamanan di Paniai, Papua yang menewaskan empat warga tertembak pada Desember 2014 lalu.
Janji tinggal janji. Direktur Eksekutif Amensty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai hingga kini belum ada langkah konkret yang ditunjukkan pemerintah untuk menuntaskan dugaan pelanggaran HAM di Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kritik terhadap Pemerintah yang terlalu fokus pada pembangunan ekonomi ketimbang penyelesaian kasus HAM di Papua turut disampaikan Biro Kampanye dan Jaringan KontraS Nisrina Nadhifah.
 Presiden Joko Widodo dan rombongan saat meninjau proyek jalur TransPapua. (Dok. Biro Pers Setpres) |
Sejak menjabat sebagai Presiden, Jokowi memang gencar membangun perekonomian Papua.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pemerintah pusat dan Pemda Papua harus mampu menggerakkan perekonomian di pulau paling timur Indonesia tersebut.
Indikator upaya penggerakkan perekonomian itu adalah melalui percepatan pembangunan infrastruktur, serta perhubungan seperti bandar udara, pelabuhan, dan jalan.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alokasi anggaran untuk Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) pada tahun 2017 mencapai Rp 7,6 triliun.
Untuk memublikasikan laporan pencapaian dua tahun (2014-2016) pemerintahan Jokowi-JK kepada rakyat, kantor Staf Presiden Republik Indonesia pun mengelola sebuah situs dengan alamat https://kerjanyata.id.
Tak ketinggalan, pembangunan lebih dari 4.000 kilometer jalan baru di Papua, tiga terminal baru bandara, tiga kapal Feri baru dan enam infrastruktur listrik baru di Papua dan Papua Barat juga dipaparkan.
Pada laman yang sama, disebutkan pula Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus HAM di Papua.
Namun demikian, tidak dijelaskan tim khusus apa dan bagaimana yang dimaksud.
Genjot Infrastruktur, Urusan HAM Belakangan
BACA HALAMAN BERIKUTNYA TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK