Kasus First Travel Akan Dibahas di Rapat Fraksi PPP

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi VI DPR Fraksi PPP, Mukhlisin mengatakan akan mencarikan solusi untuk calon jemaah umrah First Travel. Ia menyatakan, masalah ini akan dibicarakan di rapat pleno fraksi PPP.

"Kita baru menampung, nanti akan kita adakan rapat pleno fraksi untuk dicarikan solusi yang terbaik dengan departemen [kementerian] agama sama pemerintah," ujar Mukhlisin usai audiensi dengan jemaah First Travel di komplek DPR, Jumat (18/8) siang.

Sekitar 100 calon jemaah First Travel mendatangi gedung dewan pada siang ini, dan diterima di ruang rapat Komisi VI DPR RI. Di komisi yang melingkupi industri, investasi, dan persaingan usaha itu mereka mengeluh dan meminta bantuan kepada wakil rakyat.

Lihat juga: Cegah Penipuan, Pemerintah Akan Atur Biaya Umrah

Selain anggota DPR, para korban First Travel itu sebetulnya ingin pula bertemu dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Sementara itu anggota Komisi VIII DPR yang Achmad Mustaqim mengatakan langkah pembuatan satuan tugas oleh Kemenag bekerja sama dengan Bareskrim Polri. Dalam kerangka hukum, kata anggota dari komisi yang bermitra dengan Kemenag itu menyatakan persoalan umrah adalah hubungan antara jemaah dengan perusahaan atau asosiasi.

"Masalah First Travel ini kan sebenarnya dalam undang-undang terpisah antara operasional dan Kementerian Agama," kata Mustaqim.

Lihat juga: Jemaah Korban Penipuan First Travel Mengadu ke DPR

Adapun Menteri Agama, sambung anggota dewan dari fraksi PPP, memiliki tiga kewenangan terkait kasus yang membelit First Travel itu yakni peringatan dan mediasi, pembekuan, serta pencabutan. Kemenag sendiri telah mencabut izin penyelenggaraan umrah milik First Travel pada awal Agustus ini.

Sementara itu, sekitar sepekan kemudian giliran Bareskrim Polri yang menetapkan bos First Travel sebagai tersangka dugaan penipuan.