Ketua KPK: Reformasi Birokrasi Bukan Cuma Kenaikan Gaji PNS
CNN Indonesia
Senin, 21 Agu 2017 12:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah seolah-olah hanya sebatas kenaikan gaji aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Menurutnya masih banyak hal yang perlu dilakukan sebelum bicara kenaikan gaji.
"Kenaikan gaji salah satu yang perlu disentuh setelah semuanya selesai," kata Agus saat menjadi pembicara dalam seminar di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (21/8).
Agus menuturkan, hal lain yang mesti dilakukan dalam reformasi birokrasi adalah penataan organisasi. Sayangnya, penataan organisasi justru hilang dalam road map reformasi birokrasi hari ini.
Menurut Agus, penataan organisasi penting karena berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
Tanpa penataan organisasi, Agus khawatir akan ada tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antarlembaga. Pemerintah terkesan hanya jalan di tempat dan kerja jadi tidak efisien.
"Pengalaman KPK menunjukan, begitu tumpang tindih itu terjadi semuanya menjadi tidak efesien dan tidak efektif," tutur Agus.
KPK sudah beberapa kali menyampaikan gagasan penataan organisasi atau perampingan ini kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur
Agus mencontohkan, di Amerika Serikat lembaga yang bertanggung jawab soal kelautan hanya dipegang oleh Navy dan Coast Guard. Sementara di Indonesia ada Angkatan Laut, Kepolisian Air, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dan Bea Cukai.
"Provinsi yang punya laut, mereka juga punya kapal sendiri-sendiri," ujarnya.
Menurut Agus, banyaknya lembaga mengurus laut menghasilkan kerancuan data. Salah satu contohnya soal data ekspor-impor yang kerap berbeda antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Data yang tak sama ini bakal mempengaruhi penerimaan pajak negara.
"Jadi yang namanya perampingan organisasi, yang namanya menghilangkan tumpang tindih, yang namanya harmonisasi data, yang namanya integrasi data itu sungguh sangat penting di negara ini," tuturnya.
Selain soal perampingan organisasi, Agus menyatakan salah satu persoalan dalam reformasi birokrasi di Indonesia ini adalah belum berlakunya single identity number dalam kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
"Perampingan organisasi, single identity number itu perlu sekali. Tanpa itu, rasanya kita jauh panggang dari api," kata Agus.
"Kenaikan gaji salah satu yang perlu disentuh setelah semuanya selesai," kata Agus saat menjadi pembicara dalam seminar di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (21/8).
Agus menuturkan, hal lain yang mesti dilakukan dalam reformasi birokrasi adalah penataan organisasi. Sayangnya, penataan organisasi justru hilang dalam road map reformasi birokrasi hari ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengalaman KPK menunjukan, begitu tumpang tindih itu terjadi semuanya menjadi tidak efesien dan tidak efektif," tutur Agus.
Agus mencontohkan, di Amerika Serikat lembaga yang bertanggung jawab soal kelautan hanya dipegang oleh Navy dan Coast Guard. Sementara di Indonesia ada Angkatan Laut, Kepolisian Air, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dan Bea Cukai.
"Provinsi yang punya laut, mereka juga punya kapal sendiri-sendiri," ujarnya.
"Jadi yang namanya perampingan organisasi, yang namanya menghilangkan tumpang tindih, yang namanya harmonisasi data, yang namanya integrasi data itu sungguh sangat penting di negara ini," tuturnya.
"Perampingan organisasi, single identity number itu perlu sekali. Tanpa itu, rasanya kita jauh panggang dari api," kata Agus.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK