KontraS Catat Puluhan RIbu Orang Dihilangkan Paksa sejak 1965

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan puluhan ribu orang yang menjadi korban penghilangan atau penculikan sejak tahun 1965 hingga 2013 belum ditemukan hingga saat ini.

Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia merinci, sebanyak 32.774 orang dinyatakan hilang selama kurun waktu 1965-1966 dan tidak pernah diusut hingga ke pengadilan. Jumlah itu, termasuk 500 ribu-sejuta orang yang hilang selama tragedi 1965.

Pada tahun 1982-1985, 23 orang hilang. Jumlah tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penembakan misterius pada masa orde baru.

Tahun 1985, pada peristiwa Tanjung Priok, 23 orang hilang dan belum ditemukan hingga kini. Kasus ini sempat dibawa ke pengadilan HAM adhoc. Pada peristiwa Talangsari, Lampung 1989, tercatat ada 88 orang hilang dan tidak pernah diusut di pengadilan.

Lihat juga: Suciwati Sesalkan MA Seolah Tutupi Kasus Pembunuhan Munir

Sementara itu, selama operasi militer berjalan di Aceh 1989-1998, sedikitnya 1.935 orang dinyatakan hilang. Sepanjang 1997-1998, ada 13 aktivis reformasi yang hilang. Salah satunya adalah Wiji Tukul, seniman asal Solo, Jawa Tengah.

Kemudian selama Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia, ada sekitar 18.600 warga Timtim yang hilang. Kasus ini belum pernah dibawa ke pengadilan meski Truth and Reconciliation and Comission (TRC) for East Timor telah memberi rekomendasi kepada pemerintah kedua negara.

Terakhir, Dedek Khairuddin asal Sumatera Utara dinyatakan hilang pada tahun 2013.

"Mirisnya, pelaku hanya dihukum ringan tapi Dedek belum ditemukan," kata Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia di kantor Amnesty International Indonesia, Gedung HDI Hive Menteng, Jakarta, Rabu (30/8).

Lihat juga: Amnesty International: Polisi Tak Memahami Papua

Putri mengkhawatirkan kasus penghilangan paksa bisa terjadi kembali jika kasus-kasus lama belum terungkap siapa pelaku dan dimana korban-korban yang hilang berada.

"Negara harus punya tindakan preventif untuk mencegah agar peristiwa serupa tidak terulang," kata Putri.

Sebelumnya, aktivis dari beberapa lembaga swadaya masyarakat memperingati hari Anti Penghilangan Paksa Sedunia, Rabu (30/8) di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta.

Mereka adalah Aktivis dari Amnesty International Indonesia, Asian Federation Against Involuntary Disapperances (AFAD), Asia Justice and Rights (AJAR), Ikatan Keluarga Hilang Indonesia (IKOHI), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Mereka sepakat mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengungkap kasus penculikan dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban.