KPK Incar Pejabat Kemenhub yang Dapat Jatah Suap Dirjen Hubla

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membeberkan asal uang sebesar Rp18,9 miliar Direktur Jenderal Perhubungan Laut nonaktif Antonius Tonny Budiono. Uang yang disimpan dalam 33 tas ransel itu berasal dari sejumlah pengusaha lainnya.

"Menurut yang bersangkutan itu dari banyak pihak. Jadi dari banyak pihak bukan dari satu (proyek) pengerukan," kata Agus, Kamis (30/8) malam.

Tonny diduga menerima suap terkait perizinan dan proyek pengadaan di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2016-2017. Selain uang dalam 33 tas ransel, penyidik lembaga antirasuah juga menyita ATM rekening bank berisi saldo Rp1,174 miliar dari tangan Tonny.

Lihat juga: Bos PT Adhiguna Bantah Beri Uang di 33 Tas pada Dirjen Hubla

Uang Rp1,174 miliar itu diduga suap dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan, terkait pengerjaan pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Agus mengaku tak hafal proyek-proyek mana saja yang disinyalir menjadi lumbung uang Tonny. Namun yang pasti, uang Rp18,9 miliar itu merupakan pemberian sejumlah pengusaha yang mendapat proyek di Kemenhub.

"Kan proyek itu banyak sekali. Saya nggak hafal, tapi itu dari banyak pihak," tuturnya.

Lihat juga: Guyon Eks Dirjen Hubla soal Keris Sitaan KPK dan Baratayudha

Menurut Agus, pada pemeriksaan awal, Tonny mengatakan bahwa uang-uang yang dia 'kepul' di rumahnya itu hanya untuk diri sendiri. Tonny mengaku tak ada pejabat di Kemenhub yang mendapat jatah dari uang itu.

"Dia menyampaikan sama sekali tidak ada, bahkan dia memuji menterinya sangat baik," tuturnya.

Meski demikian, Agus memastikan, pihaknya tak percaya begitu saja dengan pengakuan Tonny. Penyidik KPK tengah mendalami sejumlah pihak lain yang diduga turut mendapat jatah uang dari Tonny.

Lihat juga: PPATK Sebut Modus Suap ATM Dirjen Hubla Bukan Model Baru

Karenanya, KPK tak akan berhenti pada Tonny semata. KPK tetap akan membidik pihak-pihak di Kemenhub yang terindikasi menerima 'jatah' dari Tonny tersebut, termasuk Menhub Budi Karya Sumadi.

"Ya itu pernyataan dia. KPK kan kemudian melakukan penelitian lebih lanjut," kata Agus.