Menteri Susi Minta Pulau Reklamasi Tak Tutup Akses Nelayan

Tiara Sutari | CNN Indonesia
Kamis, 07 Sep 2017 19:47 WIB
KKP menyatakan pihaknya tak mempermasalahkan pembukaan kembali reklamasi Pulau C dan D asalkan tetap membuka akses terhadap nelayan. KKP menyatakan pihaknya tak mempermasalahkan pencabutan sanksi administratif Pulau C dan D asalkan tetap membuka akses terhadap nelayan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengembang Pulau C dan D hasil reklamasi di pesisir Utara Jakarta bisa lebih memperhatikan akses untuk nelayan.

Hal itu terkait dengan kepastian pencabutan moratorium izin pengelolaan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Setyamurti Poerwadi mengatakan, sesuai arahan Menteri Susi, KKP tidak akan mempermasalahkan pencabutan sanksi administratif Pulau C dan D. Asalkan, akses dan kehidupan nelayan di daerah itu bisa lebih diperhatikan.

"Iya (tidak masalah) arahan Bu Menteri itu asal akses nelayan jelas, diperhatikan. Mereka (pemprov dan pengembang) juga janjikan mau buat apartemen khusus nelayan," kata Bram kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Kamis (7/9).


Apalagi, kata Bram, pencabutan saksi adminitrasif itu tentu sudah melalui berbagai pertimbangan dan prosedur.

Hal ini sudah disampaikan oleh Menteri Siti terkait PT Kapuk Naga Indah sebagai pengembang Pulau C dan D. Dia menuturkan perusahaan sudah menjalankan semua syarat yang diberikan pemerintah saat penetapan moratorium pembangunan pulau-pulau reklamasi.

PT Kapuk Naga Indah sendiri dimiliki oleh Agung Sedayu Group.

"Kemarin Bu Siti sampaikan ada beberapa poin yang sudah dijalankan semua oleh pengembang. Sudah diperiksa, kata beliau pengembang kooperatif," kata dia.

Kolam Labuh

Perhatian KKP terhadap akses nelayan itu terkait dengan pembangunan kolam labuh di bagian Utara Muara Baru.

Bram menyebut, kolam labuh ini sangat diperlukan untuk mendukung akses nelayan dan pengembangan Muara Baru sebagai pasar dan pelabuhan perikanan berstandar internasional.

"Ya Muara Baru kan mau dibuat pelabuhan dan pasar ikan standar internasional. Pusatnya perikanan Indonesia, kita jelas perlu kolam labuh besar. Kita juga minta dibuatkan. Berintegrasi." Kata Bram.

Sebelumnya, Menteri Siti menyatakan pihaknya telah mempersiapkan Surat Keputusan pencabutan Sanksi Administratif Pulau hasil reklamasi C dan D kepada PT KNI selaku pengembang. (asa/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER