KPAI: Perlu Badan Pengawas RS di Setiap Kota

Dias Saraswati, CNN Indonesia | Rabu, 13/09/2017 22:39 WIB

Saat ini Badan Pengawas Rumah Sakit, baru ada di level nasional. Padahal, lembaga itu untuk mempermudah masyarakat mengadukan layanan rumah sakit. (CNN Indonesia/Dias Saraswati)

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) perlu ada di seluruh kabupten/kota di Indonesia.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan saat ini BPRS baru ada di level pusat atau nasional. Padahal, menurutnya BPRS perlu ada di seluruh wilayah untuk mempermudah masyarakat dalam mengadukan layanan rumah sakit.

"Artinya badan pengawas ini, ketika ada di seluruh kabupaten kota, bisa banyak membantu. Kita membuat sebuah sistem pengawasan bersama, dan ada sistem pengaduan," kata Retno di Kantor KPAI, Rabu (13/9).

Lihat juga:

Komisi IX Kritik Instruksi Menkes Terkait Kasus Debora

Retno berpendapat, ketiadaan BPRS di kabupaten/kota lantaran anggaran untuk pembiayaan BPRS menggunakan APBD. Dia menduga, banyak daerah yang tidak mampu atau melihat BPRS bukan suatu kebutuhan.

Lebih lanjut, Retno meminta pemerintah pusat untuk bisa memaksa pemerintah daerah agar segera membentuk BPRS.

"BPRS ini kan menjadi penting dan independen, terus masyarakat tahu harus mengadu ke mana. Misalkan (enggak ada BPRS) kalau sekarang masyarakat mengadu ke mana?" ujarnya.

Lihat juga:

Soal Bayi Debora, Dinkes DKI Tolak Sebagian Instruksi Menkes

Pembentukan BPRS sendiri sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.

Retno mengatakan PP tersebut harus diterjemahkan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Nantinya, lewat permenkes tersebut setiap daerah diwajibkan membentuk BPRS.

"Harus diturunkan permenkes tapi berkoordinasi dengan Kemendagri yang membawahi pemda. Bisa saja anggarannya dititipkan ke dinkes lewat APBD kemudian dibentuk BPRS ini," kata Retno.