KPAI: Perlu Badan Pengawas RS di Setiap Kota
Rabu, 13/09/2017 22:39 WIB
- Sebarkan:
-
-
-
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) perlu ada di seluruh kabupten/kota di Indonesia.
Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan saat ini BPRS baru ada di level pusat atau nasional. Padahal, menurutnya BPRS perlu ada di seluruh wilayah untuk mempermudah masyarakat dalam mengadukan layanan rumah sakit.
"Artinya badan pengawas ini, ketika ada di seluruh kabupaten kota, bisa banyak membantu. Kita membuat sebuah sistem pengawasan bersama, dan ada sistem pengaduan," kata Retno di Kantor KPAI, Rabu (13/9).
Retno berpendapat, ketiadaan BPRS di kabupaten/kota lantaran anggaran untuk pembiayaan BPRS menggunakan APBD. Dia menduga, banyak daerah yang tidak mampu atau melihat BPRS bukan suatu kebutuhan.
Lebih lanjut, Retno meminta pemerintah pusat untuk bisa memaksa pemerintah daerah agar segera membentuk BPRS.
"BPRS ini kan menjadi penting dan independen, terus masyarakat tahu harus mengadu ke mana. Misalkan (enggak ada BPRS) kalau sekarang masyarakat mengadu ke mana?" ujarnya.
Pembentukan BPRS sendiri sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.
Retno mengatakan PP tersebut harus diterjemahkan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Nantinya, lewat permenkes tersebut setiap daerah diwajibkan membentuk BPRS.
"Harus diturunkan permenkes tapi berkoordinasi dengan Kemendagri yang membawahi pemda. Bisa saja anggarannya dititipkan ke dinkes lewat APBD kemudian dibentuk BPRS ini," kata Retno.
Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan saat ini BPRS baru ada di level pusat atau nasional. Padahal, menurutnya BPRS perlu ada di seluruh wilayah untuk mempermudah masyarakat dalam mengadukan layanan rumah sakit.
"Artinya badan pengawas ini, ketika ada di seluruh kabupaten kota, bisa banyak membantu. Kita membuat sebuah sistem pengawasan bersama, dan ada sistem pengaduan," kata Retno di Kantor KPAI, Rabu (13/9).
Retno berpendapat, ketiadaan BPRS di kabupaten/kota lantaran anggaran untuk pembiayaan BPRS menggunakan APBD. Dia menduga, banyak daerah yang tidak mampu atau melihat BPRS bukan suatu kebutuhan.
Lebih lanjut, Retno meminta pemerintah pusat untuk bisa memaksa pemerintah daerah agar segera membentuk BPRS.
"BPRS ini kan menjadi penting dan independen, terus masyarakat tahu harus mengadu ke mana. Misalkan (enggak ada BPRS) kalau sekarang masyarakat mengadu ke mana?" ujarnya.
Pembentukan BPRS sendiri sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.
Retno mengatakan PP tersebut harus diterjemahkan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Nantinya, lewat permenkes tersebut setiap daerah diwajibkan membentuk BPRS.
"Harus diturunkan permenkes tapi berkoordinasi dengan Kemendagri yang membawahi pemda. Bisa saja anggarannya dititipkan ke dinkes lewat APBD kemudian dibentuk BPRS ini," kata Retno.
- Sebarkan:
-
-
-
0 Komentar
Artikel Lainnya
-
Jumat, 22/09/2017 16:08Komisi III DPR Kritik Rencana KPK Buka Cabang
-
Jumat, 22/09/2017 15:14YLKI: Waspada Jika Biaya Umrah di Bawah Rp22 Juta
-
Jumat, 22/09/2017 14:57Djarot Minta Kajian Ancol Gratis Selesai Dua Pekan
-
Jumat, 22/09/2017 14:27Mendagri: Konten Kekerasan di Film G30S/PKI Patut Dihilangkan
Terpopuler
CNN Video
