Komitmen Jokowi Tuntaskan Tragedi 1965 Dipertanyakan

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Sabtu, 16/09/2017 19:33 WIB
Komitmen Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM, termasuk Tragedi 1965 dipertanyakan terkait dengan pembatalan seminar soal peristiwa tersebut hari ini. Komitmen Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM, termasuk Tragedi 1965 dipertanyakan terkait dengan pembatalan seminar soal peristiwa tersebut hari ini. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok masyarakat sipil mempertanyakan keseriusan pemerintahan Jokowi dalam menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu terkait dengan peristiwa 1965 yang dikenal sebagai G30S/PKI.

Hal itu disampaikan oleh Reza Muharam dari International People’s Tribunal (IPT) 65 dalam jumpa pers di LBH Jakarta. Pernyataan sikap itu dilakukan sejumlah elemen sipil lainnya menyikapi dibatalkannya Seminar Sejarah ‘Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66’ pada pagi ini.
Reza menuturkan pengungkapan soal 1965 ingin diungkapkan melalui seminar pada pagi tadi.

“Kalau itu dibungkam dan dibiarkan merajalela…,” kata Reza seperti tampak dalam tayangan Facebook Live akun aktivis HAM Harry Wibowo sore ini, “Saya tidak tahu lagi keseriusan pemerintahan Jokowi.”


Reza menuturkan pihaknya juga mendesak Kementerian Politik Hukum dan Keamanan membuka rekomendasi dari Simposium Sejarah 1965 yang digelar oleh pemerintah pada 2016 lalu. Dia menuturkan publik ingin sekali mengetahui hasil dari rekomendasi tersebut.

Diketahui, polisi akhirnya membatalkan seminar sejarah peristiwa 1965 pada pagi tadi dengan alasan acara itu tak memiliki izin. Koordinator Acara Bonnie Setiawan menuturkan acara itu adalah bersifat internal sehingga tak memerlukan izin dari aparat keamanan.
Namun, sejumlah peserta akhirnya dilarang masuk ke acara itu, termasuk para penyintas 1965 yang sudah berusia lanjut.

Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik Kontras Putri Kanesia  juga mengatakan hari ini demokrasi sudah mati dengan adanya peristiwa pembubaran acara tersebut.

“Hari ini demokrasi sudah mati,” katanya dalam acara yang sama.

Diketahui, polisi tak mengizinkan para peserta yang mau mengikuti seminar sejarah ‘Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66’ di LBH Jakarta, kawasan Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Acara Bonnie Setiawan yang masih berada di luar gedung LBH Jakarta. Dia menuturkan acara itu memang bersifat internal dan terbatas sehingga tak diperlukan pemberitahuan ke kepolisian.

“Karena tak ada pemberitahuan maka acara itu tak boleh. Karena tak boleh maka peserta tak boleh masuk gedung,” kata Bonnie. (asa)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK