Belasan LSM Nyatakan Indonesia Darurat Demokrasi

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Minggu, 17/09/2017 21:55 WIB
Pernyataan bersama ini disampaikan pasca terhalangnya diskusi akademis tentang pengungkapan sejarah Indonesia tahun 1965-1966 di kantor LBH Jakarta. Pernyataan bersama ini disampaikan pasca terhalangnya diskusi akademis tentang pengungkapan sejarah Indonesia tahun 1965-1966 di kantor LBH Jakarta. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Belasan Organisasi Non Pemerintah (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kompak menyatakan darurat demokrasi di Indonesia.

Pernyataan bersama ini disampaikan pasca terhalangnya diskusi akademis tentang pengungkapan sejarah Indonesia tahun 1965-1966 yang sedianya diselenggarakan pada 16-17 September 2017 di kantor Lembaga Hukum Indonesia (LBH) Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat.

"Ini #daruratdemokrasi, dan habis ini, #ntarkamujugaaksi," demikian bunyi pernyataan bersama yang dibacakan belasan NGO dalam acara 'Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi' di kantor LBH Jakarta, Minggu (17/9).



Beberapa organisasi yang membacakan pernyataan tersebut diantaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Asia Justice and Right (Ajar).

Belasan organisasi dan lembaga tersebut mengecam adanya bentuk-bentuk represi dan penghancuran demokrasi yang dilakukan aparat kepolisian kemarin, Sabtu (16/9), di kantor LBH Jakarta

"Oleh karena itu, saya menyatakan diri dengan talenta, semangat dan akal sehat, sebagai pejuang Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Tak hanya kemarin, hari ini, tapi juga esok dan seterusnya, pelecehan dan pencabutan hak asasi manusia harus dilawan," kata perwakilan sejumlah LSM saat membacakan pernyataan bersama itu.

Ketua YLBHI Asfinawati mengungkapkan di tengah masyarakat yang merasa asyik berekpresi masih ada represi yang dirasakan oleh beberapa golongan. Padahal, kebebasan berkumpul dan berpendapat dijamin oleh konstitusi negara, Undang-undang Negara 1945.


"Jika kebebasan untuk berpendapat sudah terhambat, maka tinggal tunggu waktu hak-hak selanjutnya juga akan terampas," ujar Asfi.

Gelaran 'Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi' merupakan respon atas batalnya diskusi akademis kemarin.

Dalam acara yang berlansung sejak pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB itu, protes atas terberangusnya demokrasi dikemas bentuk seni seperti pembacaan puisi, stand up comedy, penampilan musik, pemutaran film serta bazaar kesenian.
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK