Polemik PKI, Kepentingan Pilpres, & Repertoar Aksi Bela Islam

CNN Indonesia

Kamis, 21 Sep 2017 12:56 WIB

Peneliti UGM menduga suara anti-PKI yang menggema lagi pada September ini terkait pula dengan upaya opini jelang tahun politik yang makin dekat. — Ilustrasi penolakan PKI yang digelar massa gabungan kelompok Islam. (CNN Indonesia/Gilang Fauzi)

Jakarta, CNN Indonesia -- Awalnya sekitar seratusan orang tiba-tiba menyambangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (17/9) malam. Mereka terdengar meneriakkan anti Partai Komunis Indonesia (PKI) dan paham komunis saat berorasi di depan gedung tersebut.

Semakin malam, jumlah massa pedemo di luar gedung itu kian bertambah. Lemparan batu dan benda lain, serta ucapan provokasi juga mewarnai ketegangan malam itu. Akhirnya polisi turun tangan membubarkan paksa massa yang ricuh pada Senin (18/9) dini hari WIB.

Lihat juga:

Alasan Panglima TNI Gelar Nobar G-30S/PKI

Massa yang berasal dari gabungan ormas itu menuding LBH Jakarta mendukung PKI. Tudingan itu muncul usai mereka rencana gelaran seminar ‘Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966’ di gedung tersebut.

Pihak LBH secara tegas mengelak tudingan itu. Mereka menuding, serangkaian aksi unjuk rasa itu dikendalikan secara sistematis oleh oknum politik. Tudingan LBH berdasarkan keberadaan propaganda dan banyaknya berita hoaks yang beredar di media sosial pada akhir pekan lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Polemik PKI, Kepentingan Pilpres, & Repertoar Aksi Bela Islam

Polisi membubarkan paksa massa pedemo di luar Gedung LBH Jakarta, Senin (18/9) dinin hari WIB. (ANTARA/Muhammad Adimaja)

Namun, suara anti-PKI yang kembali menggema jelang akhir September ini dinilai bukan sekedar ketegasan atas aplikasi TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM Najib Azca menilai peristiwa itu berkaitan dengan mendekatnya tahun politik 2018 dan 2019, serta ‘Aksi Bela Islam’.

Ia menduga hal tersebut karena pergerakan itu dinilai dimotori oknum ‘Islam-politik’ yang memahami isu komunisme memiliki daya pikat serta daya gerak yang kuat guna memobilisasi massa.

“Kejadian itu bisa dibaca ada kaitannya dengan persiapan perhelatan politik tahun 2019 dan merupakan repertoar ‘Aksi Bela Islam’,” ujar Najib dalam pesan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

Lihat juga:

Menteri Luhut soal Isu Komunisme: Kurang Kerjaan Ributkan PKI

Najib menuturkan, kalangan Islam-politik memilki jaringan dan simpul yang tidak bisa diremehkan. Mereka dinilai mampu menggerakkan massa dari kalangan kelas menengah Muslim yang mudah termakan ‘framing’. Salah satunya terkait PKI dan komunisme yang sejak pertengahan dekade 1960-an dipropaganda sebagai musuh Islam.

Kelompok Islam-politik itu seolah membangun persepsi umat Islam dalam ancaman PKI demi menciptakan rasa takut. Ketakutan itu kemudian berdampak pada luapan emosi umat Islam kelas menengah lewat aksi keras seperti yang terjadi di luar LBH Jakarta akhir pekan lalu.

Selain dalam peristiwa tersebut, Najib menilai kelompok Islam-politik juga memanfaatkan penangkapan sejumlah ulama sebagai isu untuk membangun opini terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu memang telah dihantam isu miring tudingan terkait komunisme dan PKI.

Tak hanya itu, sambung Najib, mereka bahkan menuding partai tempat Jokowi bernaung, PDI Perjuangan sebagai kendaraan komunisme. Dan, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian sebagai pihak anti Islam yang mendukung tumbuhnya komunime karena menangkap para ulama.

“Bagi mereka, PKI tidak akan pernah mati, bahkan mengalami transformasi ke dalam berbagai lembaga,” ujar Najib.

Lihat juga: Polisi Tak Akan Proses Kivlan Zen Tanpa Laporan LBH Jakarta

Atas dasar itu, di masa mendatang Najib berharap semua pihak lebih mengedepankan gagasan dan pandangan yang jernih. Terutama, lanjutnya, dalam dalam menilai dinamika politik yang kerap berubah dengan cepat.

Hal itu, katanya, untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak berkentingan atau elite politik tertentu.

Ia juga menegaskan, kebangkitan komunisme adalah ‘hantu’ di siang bolong. Paham itu dianggap hanya ilusi belaka yang dijadikan sebagi alat marketing politik.

Lihat juga: Gatot: Film G30S/PKI Diputar Agar Sejarah Kelam Tak Terulang

Secara khusus, di antara serangkaian peristiwa itu, Najib menduga ada aroma politik dari manuver Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Najib menduga perwira tinggi dari Angkatan Darat itu bermanuver dengan kelompok Islam-Politik. Gatot dianggap bagian dari tentara konservatif nonreformis yang merindukan TNI kembali berpolitik.

"Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diduga mengolah simbolisme 'hijau-hijau' ini dalam konstelasi politik sekarang—mirip yang terjadi pada saat Pilkada Jakarta (Februari 2017). Ia berselancar meniti gelombang pasang naik kelompok Islam-Politik," kata Najib.

Tudingan terhadap Gatot sejalan dengan fakta kehadiran Orde Baru di Indonesia, di mana tentara dan gerakan Islam-politik berkolaborasi memberangus komunisme. Kala itu, Najib berkata, TNI Angkatan Darat menggunakan pandangan aktivis Islam yang menilai komunisme sebagai atheisme. Pandangan itulah yang saat ini diduga coba dibangun Gatot untuk digunakan pada saat yang tepat.

“Jadi dalam bacaan saya, ini terkait dengan proses politik yang mengarah pada pertarungan politik tahun 2019 meski hingga saat ini lawan Jokowi belum jelas siapa. Tapi minimal kekuatan alternatif itu sedang membangun poros, sumbu,” ujarnya.

Lihat juga: Jenderal Gatot: Soeharto Perwira Sukses Panutan Prajurit TNI