Jakarta Kekurangan 14 Ribu Guru PNS

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika menyampaikan, ibu kota kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 14 ribu orang. Kekurangan itu karena banyak guru yang pensiun.

Agus mengatakan, saat ini tenaga guru yang mengajar di sekolah negeri, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA berjumlah 32 ribu. Padahal, butuh 46 ribu guru untuk menjangkau seluruh sekolah negeri yang ada di Jakarta.

"Karena tiap tahun ada (guru) yang pensiun. (Tahun) 2018 itu ada lagi yang pensiun, (berjumlah) 2.160-an. Sehingga kita perlu memikirkan strategi daruratnya seperti apa," kata Agus saat dihubungi wartawan, Rabu (27/9).

Lihat juga: 15 Tahun Car Free Day dan Rendahnya Minat Naik Angkutan Umum

Agus menyebutkan, kekurangan guru itu juga disebabkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum mencabut moratorium penerimaan guru PNS di Jakarta.

Ia mengaku telah mengusulkan kepada Menpan RB Asman Abnur mengenai format jumlah guru yang dibutuhkan DKI, tetapi belum disetujui. Sebab, Menpan RB juga memperhitungkan kebutuhan guru PNS di seluruh provinsi Indonesia.

"Indonesia mungkin dalam hitungan Menpan RB kelebihan PNS, tapi distribusi ke provinsi, distribusi posisi, bisa jadi di luar lebih, (tetapi) di DKI kurang. Ini yang belum dapat keputusan Menpan RB," ujarnya.

Agus juga menyebutkan, pihaknya tidak bisa serta merta langsung mengangkat guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi di Jakarta, untuk diangkat sebagai PNS.

Lihat juga: Pemprov DKI Sangkal Telantarkan Bantargebang

"Bagaimana mau diangkat, wong formasinya enggak ada. Kan kalau mau diangkat harus ada formasi dari Menpan RB dulu," ujarnya.

Itu berarti, kata Agus, jika Menpan RB sudah memberikan formasi perekrutan PNS, maka BKD bisa memikirkan strategi teknis untuk mengatasi kekurangan guru PNS.

Meski begitu, Agus menyatakan BKD telah menyiapkan strategi darurat perekrutan guru yakni dengan perekrutan guru honorer.

"Nanti jasa yang kami buat ketentuan yang lebih spesifik dengan kekhasan mempertimbangkan proses pembelajaran di kelas, profesionalisme, keuangan, dan aspek lain yang harus dilihat lebih detail lagi," ujarnya.