Era Ahok-Djarot, Warga Miskin di Jakarta Naik 10.000 Orang

Anugerah Perkasa, CNN Indonesia | Jumat, 15/09/2017 08:38 WIB
Era Ahok-Djarot, Warga Miskin di Jakarta Naik 10.000 Orang Warga miskin Jakarta meningkat dari sekitar 385.000 orang pada 2016 dibandingkan dengan 2013 yakni 375.000 orang di bawah masa kepemimpinan Ahok-Djarot. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jumlah penduduk miskin Jakarta sepanjang 2013—2016 atau semasa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama—Djarot Saiful Hidayat naik sekitar 10.000 orang.

Hal itu terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Tahun 2013—2017 yang dibacakan Djarot Saiful Hidayat pada 13 September.

Djarot menjadi wakil gubernur setelah Ahok—sapaan akrab Basuki, menjadi pemimpin nomor satu di ibukota pada 2013. Ahok menggantikan Joko Widodo yang maju sebagai kandidat Presiden menjelang Pilpres 2014.


Djarot mengatakan jumlah penduduk miskin di Jakarta pada 2016 tercatat sekitar 385.000 atau sekitar 3,75 persen dari total penduduk Jakarta.
“Mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada 2013, yang antara lain disebabkan oleh perlambatan ekonomi global,” kata dia dalam LKPJ yang dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (15/9).

Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2013, jumlahnya memang mengalami kenaikan. Saat itu, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 375.000 orang. Jika dikalkulasi, maka ada kenaikan jumlah penduduk miskin sekitar 10.000 orang.

Dalam data resmi pemerintah provinsi DKI Jakarta disebutkan, komoditas yang memengaruhi kemiskinan di kota itu adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam hingga mie instan.

Djarot mengatakan untuk mengatasi kemiskinan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan pelbagai program. Ini macam Kartu Jakarta Pintar, Bantuan Iuran BPSJ, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dan subsidi pangan dan transportasi gratis bagi pemegang KJP.

Tak hanya itu, Djarot juga mengatakan, program lainnya juga adalah terkait dengan bantuan sarana-prasarana bagi PKL binaan serta penciptaan lapangan kerja padat karya melalui rekrutmen PPSU.
Walaupun demikian, dia menuturkan, keberhasilan tetap ada dalam pembangunan di Jakarta. Salah satu indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia, yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan jangka panjang.

IPM DKI Jakarta meningkat dari 76,31 pada tahun 2010 menjadi 79,60 pada tahun 2016. Selama periode tersebut, IPM DKI Jakarta rata-rata tumbuh sebesar 0,71 persen per tahun.

Pada 2013, Jakarta Utara memiliki jumlah terbesar warga miskin yakni 90.000 sedangkan yang paling kecil adalah Kepulauan Seribu sebesar 2.000 orang.
Era Ahok-Djarot, Warga Miskin di Jakarta Naik 10.000 OrangWarga miskin di Jakarta meningkat sekitar 10.000 orang dalam 3 tahun terakhir. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi

Rawan Konflik dan Gangguan

Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta berjudul Peta Kawasan Rawan Konflik di Provinsi DKI Jakarta 2015 menyatakan kemiskinan dapat memicu konflik di ibu kota. 

Sedikitnya ada lima indikator terkait dengan kerawanan konflik. Hal itu terdiri dari kemiskinan, kepadatan penduduk, kekumuhan, banyaknya tindak pidana hingga tawuran.

Penelitian tersebut menelisik lima wilayah Jakarta yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Data yang dipakai adalah BPS Pusat, BPS Provinsi DKI Jakarta dan polsek.

Dalam latar belakang laporan disebutkan, Jakarta merupakan ibu kota negara yang menjadi barometer soal multietnik, multiagama dan multiras.
Sedangkan kerawanan yang dimaksud adalah konflik yang terkait dengan pertarungan politik dan perebutan kekuasan. Selain itu, juga soal krisis kepercayaan masyarakat terhadap pengharapan lebih baik di masa depan.

Penelitian itu menemukan 16 kecamatan di DKI Jakarta rawan dengan konflik dan gangguan.

“Beberapa kondisi objektif di DKI Jakarta menunjukkan bahwa Jakarta merupakan daerah yang rawan terhadap konflik, ancaman dan gangguan,” demikian laporan tersebut seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Oleh karena itu, Badan Kesbangpol menyarankan Pemprov DKI Jakarta dapat menggadeng masyarakat untuk menghadapi segala bentuk ancaman dan gangguan, karena tak dapat dilakukan sendiri. Salah satunya, melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat.