Raperda Reklamasi Mandek, DPRD DKI Tunggu Moratorium Dicabut
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Kamis, 28 Sep 2017 14:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta hingga kini belum melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi, tepatnya Raperda soal Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Jakarta Utara dan Raperda Soal Rencana Zonasi Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
Pembahasan dan pengesahan raperda masih mandek setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Mohamad Sanusi karena terjerat kasus suap.
Pasal dalam Raperda yang mengatur kontribusi tambahan 15 persen lahan dari pengembang untuk Pemprov DKI hingga kini masih menjadi perdebatan.
Wakil Ketua DPRD M Taufik mengatakan, pembahasan soal Raperda reklamasi akan dilanjutkan jika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya sudah menyerahkan surat resmi kepada Pemprov DKI Jakarta.
Surat tersebut berisi keputusan pencabutan sanksi administrasi Pulau G, menyusul Pulau C dan D yang sudah dicabut.
"Suratnya dulu (diterima). Suratnya kapan datang? DPRD tidak mungkin bahas kalau tidak ada surat," kata Taufik di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis (28/9).
Taufik agak pesimis terhadap kepastian tim teknis kajian reklamasi di pesisir Utara Jakarta yang dikabarkan akan memutuskan nasib Pulau G, Jumat (29/9) pekan ini.
"Minggu lalu juga bilangnya Jumat. Ini sudah Jumat lagi. DPRD tidak mungkin bahas tanpa ada surat dari eksekutif," kata Taufik.
Selain berdasarkan surat resmi dari KLHK, kata Taufik, pembahasan Raperda juga harus dilampiri surat pencabutan moratorium.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan telah memastikan akan mencabut sanksi administratif reklamasi Pulau G pada Jumat karena tak menemukan pelanggaran sesuai dengan temuan tim teknis.
"Iya (dicabut). Sudah, tidak ada masalah. Tapi kami berharap besok Jumat kami rapat lagi (untuk finalisasi)," ujar Luhut di sela Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Bank Indonesia (Rakorpusda BI) di Bandung, Rabu (27/9).
(gil)
Pembahasan dan pengesahan raperda masih mandek setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Mohamad Sanusi karena terjerat kasus suap.
Pasal dalam Raperda yang mengatur kontribusi tambahan 15 persen lahan dari pengembang untuk Pemprov DKI hingga kini masih menjadi perdebatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat tersebut berisi keputusan pencabutan sanksi administrasi Pulau G, menyusul Pulau C dan D yang sudah dicabut.
Taufik agak pesimis terhadap kepastian tim teknis kajian reklamasi di pesisir Utara Jakarta yang dikabarkan akan memutuskan nasib Pulau G, Jumat (29/9) pekan ini.
"Minggu lalu juga bilangnya Jumat. Ini sudah Jumat lagi. DPRD tidak mungkin bahas tanpa ada surat dari eksekutif," kata Taufik.
Selain berdasarkan surat resmi dari KLHK, kata Taufik, pembahasan Raperda juga harus dilampiri surat pencabutan moratorium.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan telah memastikan akan mencabut sanksi administratif reklamasi Pulau G pada Jumat karena tak menemukan pelanggaran sesuai dengan temuan tim teknis.
"Iya (dicabut). Sudah, tidak ada masalah. Tapi kami berharap besok Jumat kami rapat lagi (untuk finalisasi)," ujar Luhut di sela Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Bank Indonesia (Rakorpusda BI) di Bandung, Rabu (27/9).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK