Pansus Bahas Pasal Bagi Korban di Revisi UU Terorisme
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Jumat, 29 Sep 2017 04:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih membahas pasal terkait pemenuhan hak-hak korban terorisme.
Ketua Pansus RUU Muhammad Syafii mengatakan pasal itu diperlukan dalam rangka mencegah reproduksi pelaku teror.
"Kami masih serius membahas hak-hak korban karena terkait pelaku sudah selesai. Untuk mencegah reproduksi teroris, pemerintah harus hadir terhadap korban-korban," ujar Syafii usai Rapat Panitia Kerja Pansus RUU Terorisme di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/9).
Syafii mengatakan, pasal mengenai hak korban terorisme merupakan terobosan baru yang tidak ada di UU Terorisme lama dan tidak masuk dalam rancangan UU yang diajukan pemerintah.
Padahal, ia berkata, korban terorisme seharusnya merupakan tanggungjawab negara. Menurutnya, negara harus mengatur mengenai medis, psikologis, dan kompensasi yang diterima para korban terorisme.
"Lalu definisi korban mengalami perkembangan yaitu korban tidak langsung dan langsung. Korban langsung adalah korban di lokasi kejadian dan korban tidak langsung adalah keluarga yang menjadi tanggungan korban," ujarnya.
Lebih lanjut, politikus Gerindra itu menjelaskan pemberian kompensasi dilakukan dengan beberapa cara, misalnya melalui restitusi oleh pelaku apabila pelaku masih hidup.
Akan tetapi, jika restitusi tersebut tidak mampu dibayarkan maka pelaku mendapat tambahan hukuman. Hal itu diklaim sabagai salah satu menimbulkan efek jera.
"Ketika (pelaku) tidak membayar restitusi maka negara harus bayar kompensasi sebesar yang diderita korban. Kompensasi itu diajukan korban untuk ahli warisnya," ujar Syafii.
Selain itu, Syafi'i menjelaskan pihaknya juga masih membahas perihal jika korban atau ahli waris tidak mengajukan restitusi meski oleh penyidik Kepolisian ditetapkan sebagai korban.
Lebih dari itu, pihaknya menyampaikan pihak yang menetapkan korban terorisme adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).
(ugo)
Ketua Pansus RUU Muhammad Syafii mengatakan pasal itu diperlukan dalam rangka mencegah reproduksi pelaku teror.
"Kami masih serius membahas hak-hak korban karena terkait pelaku sudah selesai. Untuk mencegah reproduksi teroris, pemerintah harus hadir terhadap korban-korban," ujar Syafii usai Rapat Panitia Kerja Pansus RUU Terorisme di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:BNPT-PPATK Petakan Pendanaan Jaringan ISIS |
"Lalu definisi korban mengalami perkembangan yaitu korban tidak langsung dan langsung. Korban langsung adalah korban di lokasi kejadian dan korban tidak langsung adalah keluarga yang menjadi tanggungan korban," ujarnya.
Akan tetapi, jika restitusi tersebut tidak mampu dibayarkan maka pelaku mendapat tambahan hukuman. Hal itu diklaim sabagai salah satu menimbulkan efek jera.
"Ketika (pelaku) tidak membayar restitusi maka negara harus bayar kompensasi sebesar yang diderita korban. Kompensasi itu diajukan korban untuk ahli warisnya," ujar Syafii.
Selain itu, Syafi'i menjelaskan pihaknya juga masih membahas perihal jika korban atau ahli waris tidak mengajukan restitusi meski oleh penyidik Kepolisian ditetapkan sebagai korban.
Lebih dari itu, pihaknya menyampaikan pihak yang menetapkan korban terorisme adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK