Eks Mendagri Syarwan Hamid 'Serang' Jokowi soal PKI

CNN Indonesia
Jumat, 29 Sep 2017 16:19 WIB
Keberpihakan Presiden Jokowi terhadap wacana bangkitnya PKI dipertanyakan mantan Mendagri Syarwan Hamid. Hal itu telrihat dari dari respons yang santai
Mantan Mendagri Syarwan Hamid mempertanyakan keberpihakan Jokowi soal wacana kembalinya PKI. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Syarwan Hamid menyerang Presiden Joko Widodo atau Jokowi seputar wacana kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Sebelum menyinggung soal wacana kebangkitan PKI, ia mengarahkan topik ke mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ia menjelaskan, kondisi yang saat ini terjadi tidak terlepas dari rangkaian peristiwa yang diciptakan Ahok. Bahkan, ia menuding, Pemerintah tidak responsif terkait ulah Ahok tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ditambah lagi, Pemerintah cenderung berpihak pada Ahok. “Sampai saat ini seperti itu,” ujarnya saat mewakili massa aksi 299 menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/9).
Sementara soal PKI, Syarwan Hamid mempertanyakan keberpihakan Presiden Jokowi. Menurut dia, Presiden merespons isu bangkitnya PKI secara santai. Bagi dia, sikap seperti itu sangat membahayakan.

“Presiden seperti itu keberpihakan. Kepercayaan kepada presiden sangat kurang. Usulannya direspons umat Islam lebih berpihak G 30 S PKI. Bicara PKI tidak relevan, itu buta mata dan hatinya,” katanya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menampik pentingnya masyarakat menonton film sejarah, termasuk film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Hanya saja, Jokowi menilai perlu ada film baru bertema PKI agar lebih dapat diterima generasi milenial.
Tujuannya agar generasi milenial mengetahui PKI dan bahaya komunisme.

“Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9) siang, seperti dilansir dari laman resmi Sekretariat Negara.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER