Djarot Minta Mobil DPRD Dilelang Sebelum Kenaikan Tunjangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memerintahkan jajarannya melakukan pelelangan terbuka pada mobil-mobil dinas anggota DPRD yang akan ditarik. Penarikan mobil-mobil dinas itu sendiri terjadi karena kenaikan tunjangan transportasi anggota dewan.

"Maka [akibat kenaikan tunjangan], mobil harus ditarik. Saya sudah perintahkan utk segera dilelang. Lelang terbuka," kata Djarot di Jakarta Timur, Selasa (3/10).

Namun, pria yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur pada bulan ini tersebut tak menjelaskan mendetail perihal mekanisme lelang terbuka. Pasalnya, mobil-mobil dinas bermerek Toyota Altis itu baru akan ditarik setelah Djarot menyetujui menggantinya dengan tunjangan transportasi.

Dalam raperda APBD-P, anggota DPRD menghendaki tunjangan transportasi sebagai ganti mobil dinas. Namun, Djarot menilai pengajuan biaya sewa mobil yang diajukan DPRD terlalu tinggi karena yang diajukan adalah kelas premium.

Lihat juga: 'Adu Mulut' Djarot dan DPRD DKI Soal Biaya Rapat Dewan

Tunjangan transportasi, kata Djarot, harus diberikan berdasarkan kapasitas mesin mobil. Itu pun, sambungnya, harus dibedakan antara pimpinan dan anggota dewan.

"Kalau anggota harus di bawah pimpinan. Pimpinan 2500 cc ke atas boleh. Anggota harus di bawah dong, 2400 cc," kata Djarot.

Secara terpisah, Sekretaris DPRD Yuliadi mengatakan untuk kepastian tunjangan transportasi itu pihaknya masih menunggu surat keputusan yang diteken gubernur. Namun, sambungnya, untuk pimpinan dewan tak mendapatkan tunjangan transportasi sesuai yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Di PP 18 kan disebutkan, kalau Ketua DPRD dan wakilnya sudah dapat kendaraan dinas jabatan. Jadi tidak dapat lagi tunjangan transportasi," kata Yuliadi.

"Kalau anggota, dia akan pilih mau pinjam pakai Altis atau dia mengembalikan Altis dan mendapat tunjangan transportasi."

Lihat juga: DPRD DKI Jakarta Sahkan Kenaikan Tunjangan Dewan