Hal itu menanggapi polemik pengadaan senjata oleh Polri yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
"Pokoknya sekarang saya minta semuanya yang pakai senjata harus melalui izin dari menteri pertahanan," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10).
Ryamizard mengakui, koordinasi pengadaan senjata api saat ini masih belum berjalan baik. Ia berkata, ada sejumlah pengadaan senjata yang menggunakan aturan di luar Undang-Undang yang berlaku sehingga menciptakan polemik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Koordinasi ini belum berjalan dengan benar. Mudah-mudahan ke depan berjalan betul karena satu induk, yaitu Menteri Pertahanan," ujarnya.
Muatan senjata dan amunisi yang ditujukan untuk Korps Brimob pada akhir pekan lalu tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, karena belum ada rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan lolos proses kepabeanan.
Kargo berisi senjata itu diangkut pesawat maskapai Ukraine Air Alliance dengan nomor penerbangan UKL 4024, dan tiba pada Jumat (29/9) pukul 23.30 WIB.