
BPK Sebut Panglima dan Menhan Tolak Audit Alutsista
Muhammad Andika Putra, CNN Indonesia | Selasa, 10/10/2017 16:40 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sempat melarang audit alat utama sistem senjata (alutsista).
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan tim audit BPK saat ini tengah melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait alutsista. Tim tersebut berada di bawah Anggota I BPK Agung Firman Sampurna.
Namun, kata Moermahadi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ruacudu sempat melarang audit mengenai aset alutsista sebesar Rp23 triliun pada tahun lalu. Audit dilakukan untuk mengetahui sebesar apa aset alutsista.
“Tapi kemudian kami sampaikan ke bapak Presiden dan Menkeu, kalau ada aset negara satu rupiah pun yang tidak bisa kita periksa itu bisa menyebabkan kementerian itu bisa kita jadikan disclaimer Itu yang membuat akhirnya mereka mempersilakan,” kata Moermahadi.
Dia mengetahui ada sejumlah aset alutsista yang merupakan rahasia negara. BPK akan membuat laporan sedemikian rupa agar kerahasiaan itu terjaga dengan baik.
Lebih lanjut, Moermahadi mengatakan PDTT bisa mengetahui bila ada penyimpangan. Moermahadi menjelaskan Kementerian Pertahanan masuk perhitungan aset negara dalam laporan keuangan. Oleh karena itu harus ada penjabaran lebih lanjut di dalam PDTT tersebut.
Wiranto Mempersilakan
Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mempersilahkan BPK untuk melakukan audit anggaran Kementerian Pertahanan soal pengadaan alutsista.
"Kalau audit saya enggak ada masalah, pengadaan alutsista itu diaudit boleh-boleh saja," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam. (asa)
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan tim audit BPK saat ini tengah melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait alutsista. Tim tersebut berada di bawah Anggota I BPK Agung Firman Sampurna.
Lihat juga:TNI Simpan Peluru Mematikan Milik Brimob |
Namun, kata Moermahadi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ruacudu sempat melarang audit mengenai aset alutsista sebesar Rp23 triliun pada tahun lalu. Audit dilakukan untuk mengetahui sebesar apa aset alutsista.
“Tapi kemudian kami sampaikan ke bapak Presiden dan Menkeu, kalau ada aset negara satu rupiah pun yang tidak bisa kita periksa itu bisa menyebabkan kementerian itu bisa kita jadikan disclaimer Itu yang membuat akhirnya mereka mempersilakan,” kata Moermahadi.
Dia mengetahui ada sejumlah aset alutsista yang merupakan rahasia negara. BPK akan membuat laporan sedemikian rupa agar kerahasiaan itu terjaga dengan baik.
Lebih lanjut, Moermahadi mengatakan PDTT bisa mengetahui bila ada penyimpangan. Moermahadi menjelaskan Kementerian Pertahanan masuk perhitungan aset negara dalam laporan keuangan. Oleh karena itu harus ada penjabaran lebih lanjut di dalam PDTT tersebut.
Wiranto Mempersilakan
Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mempersilahkan BPK untuk melakukan audit anggaran Kementerian Pertahanan soal pengadaan alutsista.
"Kalau audit saya enggak ada masalah, pengadaan alutsista itu diaudit boleh-boleh saja," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam. (asa)
ARTIKEL TERKAIT

Fadli Zon Nilai Pidato Jokowi di HUT TNI Biasa Saja
Nasional 1 tahun yang lalu
Panglima TNI Segera Keluarkan Rekomendasi 280 Senjata Brimob
Nasional 1 tahun yang lalu
Kekuatan Militer Indonesia Diharapkan Masuk 10 Besar Dunia
Nasional 1 tahun yang lalu
FOTO: TNI Merayakan HUT ke-72 Bersama Presiden dan Rakyat
Nasional 1 tahun yang lalu
VIDEO: Panglima: TNI Taat pada Presiden Republik Indonesia
Nasional 1 tahun yang lalu
Jenderal Gatot Minta Jokowi Beri Tumpeng ke 'Pembersih PKI'
Nasional 1 tahun yang lalu
BACA JUGA

Terpilih Secara Aklamasi, Panglima TNI Jabat Ketua Umum FORKI
Olahraga • 16 February 2019 18:49
Rusia Siap Kerahkan Rudal Nuklir Hipersonik Tahun Depan
Internasional • 27 December 2018 14:55
Freeport Didenda Rp460 Miliar Gunakan Lahan Hutan Tanpa Izin
Ekonomi • 19 December 2018 14:30
Jip Tempur untuk Kopassus dan Paskhas Diproduksi di Tangerang
Teknologi • 08 November 2018 05:27
TERPOPULER

Luhut soal Kritik JK: Hubungan Wapres-Presiden Sangat Baik
Nasional • 1 jam yang lalu
KPAI: Visi Misi Prabowo Tak Jamin Perlindungan Perempuan
Nasional 49 menit yang lalu
Jokowi Minta Para Saksi Kawal Suara Pilpres 2019
Nasional 6 jam yang lalu