BPK Sebut Panglima dan Menhan Tolak Audit Alutsista

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sempat melarang audit alat utama sistem senjata (alutsista).

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan tim audit BPK saat ini tengah melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait alutsista. Tim tersebut berada di bawah Anggota I BPK Agung Firman Sampurna.

Lihat juga: TNI Simpan Peluru Mematikan Milik Brimob

Namun, kata Moermahadi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ruacudu sempat melarang audit mengenai aset alutsista sebesar Rp23 triliun pada tahun lalu. Audit dilakukan untuk mengetahui sebesar apa aset alutsista.


“Tapi kemudian kami sampaikan ke bapak Presiden dan Menkeu, kalau ada aset negara satu rupiah pun yang tidak bisa kita periksa itu bisa menyebabkan kementerian itu bisa kita jadikan disclaimer Itu yang membuat akhirnya mereka mempersilakan,” kata Moermahadi.

Lihat juga: Ketua BPK Akui Tak Bisa Kontrol 'Permainan' Auditor

Dia mengetahui ada sejumlah aset alutsista yang merupakan rahasia negara. BPK akan membuat laporan sedemikian rupa agar kerahasiaan itu terjaga dengan baik.

Lebih lanjut, Moermahadi mengatakan PDTT bisa mengetahui bila ada penyimpangan. Moermahadi menjelaskan Kementerian Pertahanan masuk perhitungan aset negara dalam laporan keuangan. Oleh karena itu harus ada penjabaran lebih lanjut di dalam PDTT tersebut.

Wiranto Mempersilakan

Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mempersilahkan BPK untuk melakukan audit anggaran Kementerian Pertahanan soal pengadaan alutsista.

"Kalau audit saya enggak ada masalah, pengadaan alutsista itu diaudit boleh-boleh saja," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam. (asa)