Anies Baswedan Janji Blakblakan Soal Reklamasi Usai Dilantik

Mesha Mediani , CNN Indonesia | Rabu, 11/10/2017 06:30 WIB
Anies Baswedan Janji Blakblakan Soal Reklamasi Usai Dilantik Gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan, enggan berkomentar terkait program, janji kampanye sebelum dilantik pada 16 Oktober 2017. (CNN Indonesia/Mesha Mediani)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menjanjikan bakal mengeluarkan pernyataan terkait reklamasi setelah dilantik pekan depan, Senin (16/10).

"Nanti soal (program-program) itu semuanya (dibicarakan) setelah saya bertugas. Pokoknya saya jawab reklamasi seusai tanggal 16," ujar Anies saat berkunjung ke Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/10).


Tak hanya soal reklamasi, dalam kesempatan berkunjung ke rumah legislatif itu Anies pun enggan mengomentari kebijakan warisan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Salah satunya soal pembangunan trotoar yang disertai relokasi pohon.

"Saya tidak mau ikut menilai. Saya mau siap-siap dulu tanggal 16," ujar Anies.

"Secara umum, konten dan lain-lain sudah berbulan-bulan kami siapkan. Tim sinkronisasi kita bekerja tuntas dan itulah modal kita untuk memasuki tanggung jawab baru nanti," katanya.

Anies dan Sandi bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Senin, 16 Oktober 2017. Pelantikan itu akan dilakukan Presiden RI Joko Widodo di Istana.


Adapun kemunculan Anies di Gedung DPRD adalah dalam rangka memenuhi undangan fraksi Partai Gerindra membahas program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh.

"Jadi kami tadi sebatas mendengarkan karena kita memiliki agenda yang sama, yaitu kami ingin kampung Jakarta menjadi kampung yang bersih, sehat, aman, nyaman. Dan, itu artinya tidak kumuh," ujar Anies.

"Tapi ini adalah program dari pemerintah pusat, dari Kemenpupera. Karena itu program pusat yang kalau dilaksanakan di Jakarta, kenapa tidak? Nah, kita jajal," sambungnya.

Saat berkampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017, pria yang berpasangan dengan pengusaha Sandiaga Uno itu menyatakan tegas menolak reklamasi.

Sementara itu pemerintah pusat baru saja mencabut moratorium reklamasi, yang berarti mengizinkan proyek 17 pulau reklamasi di Jakarta terus berlanjut.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mencabut moratorium 17 Pulau yang sebelumnya dianggap pembangunannya tidak sesuai dengan tata kelola dan izin lingkungan yang berlaku.

Selain mencabut, surat pemberitahuan itu pun meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya gubernur melakukan pengawasan terhadap pulau reklamasi yang akan kembali dibangun setelah moratorium itu resmi dicabut.