Anies-Sandi Dinilai Tak Perlu 'Bersihkan' Sisa-Sisa Ahok
CNN Indonesia
Selasa, 17 Okt 2017 00:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Sumarsono menegaskan, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak perlu 'bersih-bersih' terhadap pejabat-pejabat sisa peninggal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Anies-Sandi baru saja remsi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk lima tahun mendatang.
Sumarsono yang kerap dipanggil Soni itu menilai, menjabatnya Anies dan Sandi sebagai pimpinan Pemertinah Provinsi DKI Jakarta, bukan berarti harus melakukan restrukturisasi atau perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) peninggalan Ahok-Djarot.
Pergantian kepala daerah tak bisa disamakan dengan pergantian presiden yang umumnya ada perombakan kabinet menteri.
"Kepala SKPD dan seterusnya tidak harus sebagaimana semua kabinet (Presiden) diganti, tetapi lihat performa selama enam bulan seperti itu. Setelah itu terserah bagaimana (gubernur) menyikapinya," kata Soni usai sertijab Anies-Sandi di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (16/10).
Lebih jauh Soni menyampaikan dua pesan lainnya untuk Anies-Sandi, terutama setelah resmi memimpin Jakarta periode 2017-2022. Pertama, cara berpikir, menaungi, dan melayani warga Jakarta harus sudah dimiliki dengan baik oleh Anies-Sandi mulai saat ini.
"Bahwa, Pak Anies-Sandi saat ini telah milik Jakarta, milik seluruh rakyat Jakarta. Terlepas dulu pilih pasangan manapun, pada kenyataannya Pak Anies adalah bapaknya orang Jakarta dan juga Pak Sandi wakil bapaknya Jakarta," kata Soni.
Kedua, program konkrit yang dilakukan Anies-Sandi tentunya akan terefleksi dari bagaimana mereka berdua merealisasikan janji-janji kampanye yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.
"Jadi itu konkritnya, apakah sekadar janji yang akan dilaksanakan itu tergantung dari isi PR (pekerjaan rumah) RPJMD lima tahun ke depan, Jakarta jadi akan seperti apa," kata Soni.
Sumarsono yang kerap dipanggil Soni itu menilai, menjabatnya Anies dan Sandi sebagai pimpinan Pemertinah Provinsi DKI Jakarta, bukan berarti harus melakukan restrukturisasi atau perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) peninggalan Ahok-Djarot.
Pergantian kepala daerah tak bisa disamakan dengan pergantian presiden yang umumnya ada perombakan kabinet menteri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih jauh Soni menyampaikan dua pesan lainnya untuk Anies-Sandi, terutama setelah resmi memimpin Jakarta periode 2017-2022. Pertama, cara berpikir, menaungi, dan melayani warga Jakarta harus sudah dimiliki dengan baik oleh Anies-Sandi mulai saat ini.
Kedua, program konkrit yang dilakukan Anies-Sandi tentunya akan terefleksi dari bagaimana mereka berdua merealisasikan janji-janji kampanye yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.
"Jadi itu konkritnya, apakah sekadar janji yang akan dilaksanakan itu tergantung dari isi PR (pekerjaan rumah) RPJMD lima tahun ke depan, Jakarta jadi akan seperti apa," kata Soni.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK