Dedi Mulyadi Sabar Menanti DPP Golkar Usut Mahar Rp10 M
CNN Indonesia
Kamis, 19 Okt 2017 01:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi masih sabar menanti sikap DPP Partai Golkar untuk mengusut dugaan oknum yang meminta mahar Rp10 miliar kepadanya. Dedi mengaku diminta mahar sebanyak itu agar mendapatkan surat rekomendasi menjadi bakal calon gubernur Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018.
"Kami menunggu saja, kami belum ada undangan sampai saat ini, belum ada," kata Dedi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).
Dedi sendiri belum mau mengungkap siapa oknum yang meminta mahar tersebut. Ketua DPD Partai Golkar Jabar ini menilai pengungkapan itu merupakan kewenangan dan kepentingan DPP Golkar.
Beberapa waktu lalu Dedi sempat mengatakan DPP Golkar akan melakukan investigasi. Hal itu, kata Dedi, tersirat dari ucapan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.
"Kan yang berkepentingan bukan saya, yang berkepentingan DPP, DPP yang harus tuntaskan masalah. Kami tunggu keinginan DPP seperti apa," kata Dedi.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang mengkaji kemungkinan untuk memanggil Dedi. Jika terwujud, pemanggilan Dedi akan dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
"Kami sudah mengobrol dengan Bawaslu Jawa Barat, sedang dikaji (Dedi) untuk dipanggil. Kami sedang menguatkan prosesnya, apakah dipanggil di Jawa Barat, memanggil untuk klarifikasi," ujar Komisioner Bawaslu RI Muhammad Afifuddin di kantor lembaga Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (4/10) lalu.
Menurut Afifuddin lebih baik bila ada aduan masyarakat terkait pernyataan Dedi. Jika aduan diterima, pengawas pemilu disebut dapat bergerak lebih leluasa.
Dedi Mulyadi mengaku pernah diminta uang Rp10 miliar oleh orang yang mengaku dekat dengan elite DPP Golkar agar mendapatkan rekomendasi dukungan sebagai bakal calon gubernur dalam Pilgub Jabar 2018. Bupati Purwakarta dua periode itu mengaku menolak permintaan mahar itu.
"Kami menunggu saja, kami belum ada undangan sampai saat ini, belum ada," kata Dedi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).
Dedi sendiri belum mau mengungkap siapa oknum yang meminta mahar tersebut. Ketua DPD Partai Golkar Jabar ini menilai pengungkapan itu merupakan kewenangan dan kepentingan DPP Golkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa waktu lalu Dedi sempat mengatakan DPP Golkar akan melakukan investigasi. Hal itu, kata Dedi, tersirat dari ucapan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.
"Kan yang berkepentingan bukan saya, yang berkepentingan DPP, DPP yang harus tuntaskan masalah. Kami tunggu keinginan DPP seperti apa," kata Dedi.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang mengkaji kemungkinan untuk memanggil Dedi. Jika terwujud, pemanggilan Dedi akan dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
"Kami sudah mengobrol dengan Bawaslu Jawa Barat, sedang dikaji (Dedi) untuk dipanggil. Kami sedang menguatkan prosesnya, apakah dipanggil di Jawa Barat, memanggil untuk klarifikasi," ujar Komisioner Bawaslu RI Muhammad Afifuddin di kantor lembaga Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (4/10) lalu.
Menurut Afifuddin lebih baik bila ada aduan masyarakat terkait pernyataan Dedi. Jika aduan diterima, pengawas pemilu disebut dapat bergerak lebih leluasa.
Dedi Mulyadi mengaku pernah diminta uang Rp10 miliar oleh orang yang mengaku dekat dengan elite DPP Golkar agar mendapatkan rekomendasi dukungan sebagai bakal calon gubernur dalam Pilgub Jabar 2018. Bupati Purwakarta dua periode itu mengaku menolak permintaan mahar itu.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK