Situasi Politik Jadi Alasan Pemerintah Fokus di Pilkada Papua
CNN Indonesia
Rabu, 18 Okt 2017 15:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah akan fokus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua pada 2018 mendatang.
"Saat ini memang kami fokus di Papua," kata Wiranto di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/10).
Menurut Wiranto alasan pemerintah memberikan perhatian lebih pada Pilkada Papua karena situasi politik di sana cenderung memanas menjelang penyelenggaraan pilkada.
Pemerintah, kata Wiranto, juga tengah menyempurnakan sistem noken yang masih digunakan pada Pilkada di Papua. Pasalnya kerap kali sistem noken ini memicu munculnya sengketa Pilkada di Papua.
Sistem noken sendiri merupakan pemilihan yang berdasarkan pada perintah kepala suku. Dalam sistem ini, seluruh surat suara pemilih dimasukkan ke dalam noken, yaitu sebuah tas yang terbuat dari akar kayu.
"Kami sempurnakan sistem noken itu bagaimana," ujar Wiranto.
Untuk itu, lanjut Wiranto, pemerintah mulai mewaspadai situasi di Papua dan menyiapkan berbagai langkah untuk mencegah terjadi kerusuhan.
"Kami sudah mewaspadai, sudah ada langkah-langkah menetralisir," ucapnya.
Sebelumnya, Kepolisan Daerah (Polda) Papua telah memetakan wilayah serta tokoh-tokoh yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat menjelang Pilkada Papua 2018.
"Selain wilayah, ada juga pemetaan terhadap tokoh-tokoh tertentu," kata Kapolda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, Selasa (10/10) lalu.
Boy enggan menyebut sosok-sosok penyulut konflik yang masuk dalam pantauan polisi. Namun dia mengatakan telah mengambil langkah antisipasi dengan mengedepankan komunikasi dan dialog bersama sejumlah tokoh masyarakat, adat, agama, dan partai politik.
Pilkada Papua 2018 akan diselenggarakan pada 27 Juni. Selain pemilihan gubernur, ada tujuh kabupaten yang juga akan menggelar pilkada, yakni Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Membramo Tengah.
"Saat ini memang kami fokus di Papua," kata Wiranto di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/10).
Menurut Wiranto alasan pemerintah memberikan perhatian lebih pada Pilkada Papua karena situasi politik di sana cenderung memanas menjelang penyelenggaraan pilkada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah, kata Wiranto, juga tengah menyempurnakan sistem noken yang masih digunakan pada Pilkada di Papua. Pasalnya kerap kali sistem noken ini memicu munculnya sengketa Pilkada di Papua.
Sistem noken sendiri merupakan pemilihan yang berdasarkan pada perintah kepala suku. Dalam sistem ini, seluruh surat suara pemilih dimasukkan ke dalam noken, yaitu sebuah tas yang terbuat dari akar kayu.
Untuk itu, lanjut Wiranto, pemerintah mulai mewaspadai situasi di Papua dan menyiapkan berbagai langkah untuk mencegah terjadi kerusuhan.
"Kami sudah mewaspadai, sudah ada langkah-langkah menetralisir," ucapnya.
Sebelumnya, Kepolisan Daerah (Polda) Papua telah memetakan wilayah serta tokoh-tokoh yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat menjelang Pilkada Papua 2018.
"Selain wilayah, ada juga pemetaan terhadap tokoh-tokoh tertentu," kata Kapolda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, Selasa (10/10) lalu.
Boy enggan menyebut sosok-sosok penyulut konflik yang masuk dalam pantauan polisi. Namun dia mengatakan telah mengambil langkah antisipasi dengan mengedepankan komunikasi dan dialog bersama sejumlah tokoh masyarakat, adat, agama, dan partai politik.
Pilkada Papua 2018 akan diselenggarakan pada 27 Juni. Selain pemilihan gubernur, ada tujuh kabupaten yang juga akan menggelar pilkada, yakni Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Membramo Tengah.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK