Menteri Tjahjo Minta Pemda Tak Malas Sediakan Blangko e-KTP
CNN Indonesia
Senin, 23 Okt 2017 00:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau agar Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tidak bersikap malas-malasan untuk memenuhi kebutuhan warga terhadap blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.
Blangko e-KTP di Kementerian Dalam Negeri masih memiliki ketersediaan stok yang mencukupi. Tjahjo justru mengaku heran, jika ada masyarakat yang mengeluhkan kosongnya ketersediaan blangko e-KTP di berbagai daerah.
"Daerah harus proaktif. Kalau memang habis, ambil di pusat," ujar Tjahjo kepada wartawan seusai acara apel Hari Santri Nasional di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/10).
Tjahjo mengakui tataran pelaksanaan di lapangan kerap menemui permasalahan pendataan ganda yang mempersulit proses pendistribusian. Akibatnya, distribusi blangko e-KTP memakan waktu yang lama.
"Hanya tadi, kalau lama karena masih satu juta yang ganda, dia pindah tidak melaporkan, itu yang harus kita cek detail supaya tidak disalahgunakan," ungkap Tjahjo.
Menjemput Bola
Di samping itu, Tjahjo mengungkapkan, pemerintah pusat akan menggunakan strategi jemput bola dengan cara membuka gerai khusus untuk pendaftaran e-KTP. Gerai tersebut akan dibuka di tempat umum pada waktu tertentu.
Pekan lalu, Kementerian Dalam Negeri membuka layanan perekaman e-KTP di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Perekaman itu disambut antusias ribuan orang yang ingin mendapatkan e-KTP.
“Kami akan 24 jam. Nanti akan kita buka di mal-mal, di acara yang dapat pengunjung, misal, hari Minggu kami buka di Ancol, Ragunan, untuk memudahkan masyarakat. Yang lama ya karena datanya ganda tadi," tutur Tjahjo.
Kementerian Dalam Negeri menargetkan perekaman data e-KTP rampung seluruhnya pada Desember 2017.
Menurut Tjahjo, data kependudukan ini dijadikan dasar untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019.
"Target kami akhir tahun selesai untuk kepentingan pemilu karena sumber datanya dari data NIK (nomor induk kependudukan)," ujarnya.
Blangko e-KTP di Kementerian Dalam Negeri masih memiliki ketersediaan stok yang mencukupi. Tjahjo justru mengaku heran, jika ada masyarakat yang mengeluhkan kosongnya ketersediaan blangko e-KTP di berbagai daerah.
"Daerah harus proaktif. Kalau memang habis, ambil di pusat," ujar Tjahjo kepada wartawan seusai acara apel Hari Santri Nasional di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo mengakui tataran pelaksanaan di lapangan kerap menemui permasalahan pendataan ganda yang mempersulit proses pendistribusian. Akibatnya, distribusi blangko e-KTP memakan waktu yang lama.
"Hanya tadi, kalau lama karena masih satu juta yang ganda, dia pindah tidak melaporkan, itu yang harus kita cek detail supaya tidak disalahgunakan," ungkap Tjahjo.
Di samping itu, Tjahjo mengungkapkan, pemerintah pusat akan menggunakan strategi jemput bola dengan cara membuka gerai khusus untuk pendaftaran e-KTP. Gerai tersebut akan dibuka di tempat umum pada waktu tertentu.
Pekan lalu, Kementerian Dalam Negeri membuka layanan perekaman e-KTP di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Perekaman itu disambut antusias ribuan orang yang ingin mendapatkan e-KTP.
“Kami akan 24 jam. Nanti akan kita buka di mal-mal, di acara yang dapat pengunjung, misal, hari Minggu kami buka di Ancol, Ragunan, untuk memudahkan masyarakat. Yang lama ya karena datanya ganda tadi," tutur Tjahjo.
Kementerian Dalam Negeri menargetkan perekaman data e-KTP rampung seluruhnya pada Desember 2017.
Menurut Tjahjo, data kependudukan ini dijadikan dasar untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019.
"Target kami akhir tahun selesai untuk kepentingan pemilu karena sumber datanya dari data NIK (nomor induk kependudukan)," ujarnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK