Aduan e-KTP Dominasi Laman Layanan Kemendagri

Lalu Rahadian , CNN Indonesia | Kamis, 14/09/2017 07:22 WIB
Aduan e-KTP Dominasi Laman Layanan Kemendagri Aduan di Kemendagri didominasi oleh keluhan soal e-KTP. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Keluhan masyarakat soal KTP elektronik atau e-KTP mendominasi aduan yang diterima Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2017. Hingga bulan ini, ada 2.400 aduan terkait dokumen kependudukan atau 80 persen dari seluruh aduan yang diterima Kemendagri.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Edie mengatakan, ribuan aduan itu masuk melalui aplikasi SaPA (Sarana Aspirasi Pengaduan). Warga dapat mengadukan seluruh masalah ihwal data kependudukan atau hal-hal lain terkait Kemendagri di sana.

"Macam-macam aduannya mulai masalah e-KTP lambat pencetakan, blangko habis, pembuatan akta dipungut bayaran. Kami langsung jawab aduan-aduan itu," ujar Arief di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/9).
Sepanjang 2017, jumlah aduan yang masuk melalui SaPA mencapai 3.295. Ada 32 aduan yang sedang ditindaklanjuti, dan 2.508 telah ditangani.

Jawaban atas masalah yang diadukan melalui SaPA dijawab langsung oleh operator setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal atau komponen terkait. Menurut Arief, saat ini pengaduan ihwal pembuatan e-KTP dari masyarakat sedang tinggi-tingginya.

Pengaduan melalui SaPA dapat dilakukan menggunakan telepon pintar yang memiliki operasi sistem android. Selain itu, aduan juga bisa disampaikan melalui laman sapa.kemendagri.go.id.

"Kami juga berkirim surat ke pemerintah daerah untuk menyelesaikan pengaduan warga di daerah. Kalau dirata-rata, setiap bulan kami terima 600 sampai 700 aduan lewat aplikasi itu," ujarnya.
Terpisah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan sebab banyaknya daerah yang mengklaim tak memiliki stok blangko e-KTP.

Menurutnya, stok blangko e-KTP sebenarnya tercukupi untuk warga yang telah merekam data atau kehilangan kartu identitas. Klaim kekosongan blangko terjadi akibat komunikasi yang buruk antara Dinas Dukcapil dengan masyarakat di daerah.

"Di Dinas banyak KTP elektronik sudah dicetak dan belum diambil. Komunikasi ini yang saya minta dibangun para kadis, bahkan sudah dibuat pengumuman sampai ke desa blangko KTP-el yang sudah dicetak," kata Zudan.