Koalisi Sipil Sebut Perppu Ormas Seperti di Zaman Soeharto

Jakarta, CNN Indonesia -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai bisa mengancam kebebasan berdemokrasi. Keberadaan Perppu ini juga dinilai Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas membuat Indonesia seperti kembali ke era Orde Baru.

Koalisi ini beranggotakan Imparsial, Amnesty International Indonesia bersama 20 organisasi masyarakat lainnya.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, Perppu Ormas bukan jawaban untuk mengatasi radikalisme atau terorisme jika memang itu tujuan pemerintah.

"Kami dukung pemerintah untuk mengatasi radikalisme dan terorisme, namun jawabannya bukan melalui Perppu Ormas," kata Gufron di Kantor YLBHI, Jakarta, kemarin.

Gufron menyebut, keberadaan Perppu ini membuat Indonesia seperti kembali ke era Orba karena berdampak pada dikembalikannya otoritas pembubaran ormas ke pemerintah tanpa mekanisme peradilan.

Lihat juga: Perppu Ormas Dinilai Bisa Jerat Peserta Pemilu

Melalui Perppu ormas, pemerintah dikhawatirkan tak hanya membubarkan kelompok intoleran saja, namun pemerintah bisa sewenang-wenang membubarkan organisasi masyarakat lainnya secara sepihak.

"Kewenangan eksekutif untuk pembubaran ormas menjadi besar disini, sama saja seperti kita kembali ke zaman Soeharto saat tahun 1985 yang bisa sewenang-wenang membubarkan ormas," ujarnya.

Sejumlah elemen masyarakat menolak dikeluarkannya Perppu Ormas. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Gufron melanjutkan, Perppu ini juga bentuk kemalasan pemerintah. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah mengatur tentang mekanisme pembubaran ormas melalui peradilan bagi yang dianggap bermasalah oleh pemerintah.

Ironi kemudian terjadi karena selama ini implementasi UU Ormas di lapangan tidak tegas. Akibatnya, intoleransi mudah terjadi dilakukan oleh berbagai kelompok tanpa adanya sikap tegas dari pemerintah.

Ia mencontohkan, ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan, sebenarnya bisa ditangani oleh UU Ormas.

Lihat juga: Perppu Ormas Masuk Paripurna dengan Sederet Catatan Revisi

"Kemalasan pemerintah saja, selama ini kemana saja belum melakukan upaya yang konret dengan UU Ormas? Jadi mereka ambil jalan pintas saja pakai Perppu ormas," ujarnya.

Senada dengan Gofur, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa Perppu Ormas dinilai telah menerabas peraturan yang sudah ditetapkan di UU Ormas.

Pada UU Ormas, pencabutan status badan hukum ormas bisa dilakukan setelah mendapat putusan dari pengadilan. Akan tetapi, dalam Perppu, menteri dapat secara langsung mencabut status badan hukum Ormas secara sepihak tanpa harus melalui pengadilan. 

Lihat juga: Tolak Perppu Ormas, Alumni 212 Siap Menginap di DPR

"Ini berimplikasi maka seluruh organisasi sipil seperti organisasi petani, buruh, asosiasi profesi, bahkan kelompok-kelompok keagamaan bisa dibubarkan secara sepihak oleh pemerintah, berbahaya," ujarnya.

Kemarin Perppu Ormas disepakati dibawa ke tingkat pengesahan di rapat paripurna melalui rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi II DPR.

Dalam rapat kerja itu, sebanyak tiga fraksi yaitu Gerindra, PKS dan PAN menolak Perppu Ormas disahkan. Sementara tiga fraksi yaitu PKB, Demokrat, dan PPP menerima dengan catatan.