Ratusan Aparat Kawal Alumni 212 Demo Perppu Ormas di DPR
CNN Indonesia
Selasa, 24 Okt 2017 09:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan personel keamanan gabungan mulai melakukan persiapan pengamanan aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh massa aksi 2410 di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/10). Aksi 2410 mengusung agenda menolak pengesahan Perppu Ormas dalam rapat paripurna DPR hari ini.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, puluhan kendaraan taktis seperti mobil water cannon, barracuda, dan mobil penerangan ditempatkan tepat di dalam gerbang gedung DPR/MPR.
Keberadaan kendaraan itu ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan saat aksi berlangsung.
Selain kendaraan, ratusan personel gabungan dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga petugas keamanan DPR ditempatkan di berbagai sisi kawasan Gedung DPR/MPR, khususnya di depan pintu masuk gedung yang menjadi titik utama digelarnya aksi.
Kapolres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Suyudi Ario Seto mengatakan pihaknya bakal memfasilitasi segala permintaan massa aksi, khususnya untuk melakukan audiensi dengan anggota DPR.
"Kami imbau masyarakat melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat secara tertib, kita akan melayani jika membutuhkan sesuatu," ujarnya di kompleks DPR/MPR.
Suyudi menegaskan total pihaknya menyiagakan ribuan personel gabungan. Meski demikian, pengamanan akan dilakukan secara humanis.
"Saya sudah ingatkan ke aparat jangan sampai ada yang membawa senjata api, penggunaan senjata hanya di bawah perintah bapak Kapolda apabila sudah mendesak," kata dia.
Sampai pukul 08.40 WIB, baru ada sekitar puluhan orang peserta aksi 2410 di depan Gedung DPR. Sebuah mobil dengan pengeras suara juga terlihat berada di lokasi tersebut.
Sementara itu, arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto menuju Slipi sampai saat ini terpantau lancar. Belum ada penumpukan kendaraan jelang aksi yang akan dilakukan setelah salat Jumat tersebut.
Kemarin, Koordinator Lapangan Aksi Tolak Perppu Ormas Daeng Wahidin menyatakan massa aksi siap menginap di lokasi demonstrasi untuk mengawal Perppu Ormas agar tidak disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini.
Perppu Ormas diterbitkan oleh pemerintah pada 10 Juli 2017 lalu.
Saat itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan penerbitan Perppu Ormas untuk menjaga NKRI dari kelompok yang menolak dasar negara Pancasila.
Terbitnya Perppu Ormas langsung diikuti oleh kebijakan pemerintah mencabut badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Dasar kebijakan itu, pemerintah menganggap HTI mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Perppu Ormas seketika menjadi perdebatan. Sebagian kalangan dari lembaga swadaya masyarakat dan kelompok Islam, terutama Alumni 212 mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Kelompok yang menolak menilai Perppu Ormas mengancam iklim demokrasi di Indonesia.
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas, terbitnya produk hukum itu membawa Indonesia mundur ke era Orde Baru, ketika pembubaran ormas tak dilakukan lewat mekanisme pengadilan namun langsung di tangan pemerintah.
Koalisi yang beranggotakan Imparsial, Amnesty International Indonesia dan 20 organisasi lainnya ini khawatir Perppu Ormas nantinya tak hanya membubarkan kelompok intoleran, tetapi juga organisasi lain, secara sepihak.
Selain itu, koalisi menilai radikalisme dan terorisme tak bisa dilawan dengan Perppu Ormas
"Kami dukung pemerintah untuk mengatasi radikalisme dan terorisme, namun jawabannya bukan melalui Perppu Ormas," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Kantor YLBHI, Jakarta, kemarin.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, puluhan kendaraan taktis seperti mobil water cannon, barracuda, dan mobil penerangan ditempatkan tepat di dalam gerbang gedung DPR/MPR.
Keberadaan kendaraan itu ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan saat aksi berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapolres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Suyudi Ario Seto mengatakan pihaknya bakal memfasilitasi segala permintaan massa aksi, khususnya untuk melakukan audiensi dengan anggota DPR.
Suyudi menegaskan total pihaknya menyiagakan ribuan personel gabungan. Meski demikian, pengamanan akan dilakukan secara humanis.
"Saya sudah ingatkan ke aparat jangan sampai ada yang membawa senjata api, penggunaan senjata hanya di bawah perintah bapak Kapolda apabila sudah mendesak," kata dia.
Sampai pukul 08.40 WIB, baru ada sekitar puluhan orang peserta aksi 2410 di depan Gedung DPR. Sebuah mobil dengan pengeras suara juga terlihat berada di lokasi tersebut.
Sementara itu, arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto menuju Slipi sampai saat ini terpantau lancar. Belum ada penumpukan kendaraan jelang aksi yang akan dilakukan setelah salat Jumat tersebut.
Kemarin, Koordinator Lapangan Aksi Tolak Perppu Ormas Daeng Wahidin menyatakan massa aksi siap menginap di lokasi demonstrasi untuk mengawal Perppu Ormas agar tidak disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini.
Perppu Ormas diterbitkan oleh pemerintah pada 10 Juli 2017 lalu.
Saat itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan penerbitan Perppu Ormas untuk menjaga NKRI dari kelompok yang menolak dasar negara Pancasila.
Terbitnya Perppu Ormas langsung diikuti oleh kebijakan pemerintah mencabut badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Dasar kebijakan itu, pemerintah menganggap HTI mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Perppu Ormas seketika menjadi perdebatan. Sebagian kalangan dari lembaga swadaya masyarakat dan kelompok Islam, terutama Alumni 212 mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Kelompok yang menolak menilai Perppu Ormas mengancam iklim demokrasi di Indonesia.
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas, terbitnya produk hukum itu membawa Indonesia mundur ke era Orde Baru, ketika pembubaran ormas tak dilakukan lewat mekanisme pengadilan namun langsung di tangan pemerintah.
Koalisi yang beranggotakan Imparsial, Amnesty International Indonesia dan 20 organisasi lainnya ini khawatir Perppu Ormas nantinya tak hanya membubarkan kelompok intoleran, tetapi juga organisasi lain, secara sepihak.
Selain itu, koalisi menilai radikalisme dan terorisme tak bisa dilawan dengan Perppu Ormas
"Kami dukung pemerintah untuk mengatasi radikalisme dan terorisme, namun jawabannya bukan melalui Perppu Ormas," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Kantor YLBHI, Jakarta, kemarin.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK