Pengamat: Anies-Sandi Jangan Alasan Paripurna
CNN Indonesia
Rabu, 25 Okt 2017 07:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta untuk kesekian kalinya menolak menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Meski demikian, Anies-Sandi tak perlu menjadikan batalnya Paripurna Istimewa sebagai alasan untuk tidak memenuhi program-program sebagaimana mereka janjikan.
"Kerja, kerja saja. Ngapain menunggu DPRD? Kurang kerjaan kalau nunggu DPRD. Kerja saja mereka, tidak usah alasan paripurna segala," kata Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada CNNIndonesia.com, kemarin.
Hendri melihat, tak ada gunanya menghabiskan waktu menunggu kepastian Paripurna Istimewa. Menurutnya, akan lebih baik Anies-Sandi memanfaatkan waktu yang ada untuk bekerja mewujudkan janji-janji kampanyenya dulu.
"Mereka punya janji banyak pas kampanye. Kerja, kerja saja, batalkan, batalkan saja reklamasi. Tidak usah nunggu DPRD," ucap dia.
Menurutnya, siapapun anggota DPRD yang tak sejalan dengan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi bisa melakukan perlawanan. Mereka juga mendesak pimpinan DPRD lain untuk menggelar paripurna.
"Kalau memang tidak bisa, mereka bisa ajukan pergantian ketua," kata Hendri.
Karenanya, Hendri juga heran dengan keengganan Prasetio untuk menggelar Rapat Paripurna Istimewa. Padahal, Wakil Ketua DPRD M Taufik bersikeras paripurna itu harus dilakukan dan akan digelar dalam pekan ini.
"Prasetio itu kan Ketua tim sukesnya Ahok. Mungkin dia ingin menghambat, mungkin ingin memberi tantangan-tantangan untuk Anies," ujar Hendri.
Selain itu, kemungkinan juga ada suatu kepentingan Prasetio yang terus menerus menolak mengadakan Rapat Paripurna Istimewa. Misalnya terkait reklamasi, di mana Anies-Sandi sedari kampanye terus menggaungkan penolakan.
"Kalau itu benar, menarik tuh. Kalau benar DPRD tarik ulur karena reklamasi, patut dipertanyakan," ucapnya.
Sebelumnya DPRD DKI kembali batal menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk Anies-Sandi. Batalnya paripurna itu lantaran DPRD tidak mengadakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang menjadi syarat terselenggaranya Rapat Paripurna Istimewa.
"Memang tidak ada Bamus," ujar Prasetio di Kompleks DPRD DKI, Jakarta, Senin (23/10) kemarin.
Pras, sapaan akrabnya menambahkan, ada banyak jalan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur bertemu anggota dewan tanpa harus melalui rapat Paripurna.
"Kalau untuk (agenda kerja Anies-Sandi) sampaikan saja, kan bisa langsung temui saya," kata dia.
Hal berbeda justru disampaikan Wakil Ketua M Taufk, M Taufik. Dia sebelumnya mengaku Rapat Paripurna akan digelar dalam pekan ini. "Paling cepat Selasa," kaya Taufik.
Meski demikian, Anies-Sandi tak perlu menjadikan batalnya Paripurna Istimewa sebagai alasan untuk tidak memenuhi program-program sebagaimana mereka janjikan.
"Kerja, kerja saja. Ngapain menunggu DPRD? Kurang kerjaan kalau nunggu DPRD. Kerja saja mereka, tidak usah alasan paripurna segala," kata Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada CNNIndonesia.com, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hendri melihat, tak ada gunanya menghabiskan waktu menunggu kepastian Paripurna Istimewa. Menurutnya, akan lebih baik Anies-Sandi memanfaatkan waktu yang ada untuk bekerja mewujudkan janji-janji kampanyenya dulu.
"Mereka punya janji banyak pas kampanye. Kerja, kerja saja, batalkan, batalkan saja reklamasi. Tidak usah nunggu DPRD," ucap dia.
"Kalau memang tidak bisa, mereka bisa ajukan pergantian ketua," kata Hendri.
Karenanya, Hendri juga heran dengan keengganan Prasetio untuk menggelar Rapat Paripurna Istimewa. Padahal, Wakil Ketua DPRD M Taufik bersikeras paripurna itu harus dilakukan dan akan digelar dalam pekan ini.
"Prasetio itu kan Ketua tim sukesnya Ahok. Mungkin dia ingin menghambat, mungkin ingin memberi tantangan-tantangan untuk Anies," ujar Hendri.
Selain itu, kemungkinan juga ada suatu kepentingan Prasetio yang terus menerus menolak mengadakan Rapat Paripurna Istimewa. Misalnya terkait reklamasi, di mana Anies-Sandi sedari kampanye terus menggaungkan penolakan.
"Kalau itu benar, menarik tuh. Kalau benar DPRD tarik ulur karena reklamasi, patut dipertanyakan," ucapnya.
Sebelumnya DPRD DKI kembali batal menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk Anies-Sandi. Batalnya paripurna itu lantaran DPRD tidak mengadakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang menjadi syarat terselenggaranya Rapat Paripurna Istimewa.
"Memang tidak ada Bamus," ujar Prasetio di Kompleks DPRD DKI, Jakarta, Senin (23/10) kemarin.
Pras, sapaan akrabnya menambahkan, ada banyak jalan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur bertemu anggota dewan tanpa harus melalui rapat Paripurna.
"Kalau untuk (agenda kerja Anies-Sandi) sampaikan saja, kan bisa langsung temui saya," kata dia.
Hal berbeda justru disampaikan Wakil Ketua M Taufk, M Taufik. Dia sebelumnya mengaku Rapat Paripurna akan digelar dalam pekan ini. "Paling cepat Selasa," kaya Taufik.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK