Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri rapat kerja pemerintah dengan gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10). Dia tidak menerima arahan khusus dari Presiden Joko Widodo.
Anies mengatakan, pada rapat perdananya di istana sebagai gubernur itu, Jokowi memaparkan soal efisiensi pengurusan izin usaha.
"Presiden memberikan arahan agar dunia usaha harus berkembang dan pemerintah harus memudahkan agar dunia usaha berjalan baik," kata Anies setibanya kembali di Balai Kota DKI Jakarta usai rapat.
Jokowi, kata Anies, menggarisbawahi proses pengurusan izin usaha dan investasi yang kerap berbelit di level birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tampak efisien di satu tempat, tetapi tempat lain belum dan antarinstansi belum sinkron, izin pemerintah pusat dan daerah kadang-kadang tidak sinkron, itu contohnya," kata Anies.
Pada rapat itu, Jokowi mengingatkan kepala daerah bahwa mereka sesungguhnya pemimpin yang bisa mengarahkan dan memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan masyarakat.
Jokowi menyatakan, saat ini APBD tidak bisa dikelola dengan pola lama untuk mempercepat perkembangan daerah. APBD biasanya langsung dibagikan ke sejumlah dinas.
Dalam arahan itu, jika APBD naik, maka pembagian ke pihak dinas juga bertambah. Padahal, APBD itu seharusnya dikelola kepala daerah.
Jokowi meminta pemerintah daerah segera mencairkan dana yang masih mengendap di Bank Pembangunan Daerah. Dana itu merupakan pendapatan dalam APBD yang belum digunakan untuk membiayai belanja daerah.