BPK: Masih Ada Kelemahan Layanan Perizinan di Pemprov DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menyebut masih ada kelemahan dalam sistem pengendalian dan pengelolaan layanan perizinan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kepala BPK DKI Jakarta, Syamsudin mengatakan, kelemahan itu berupa aturan regulasi, prosedur, pengawasan dan koordinasi yang harus diperbaiki agar Pemprov DKI Jakarta mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Saat ini sedang diperbaiki supaya kelemahan-kelemahan itu bisa diatasi. Sehingga cita-cita Pemprov untuk WTP bisa berangkat dari sistem pengendalian yang baik," kata Syamsudin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/10).

Lihat juga: Anies Dambakan Status WTP yang Tak Pernah Didapat di Era Ahok

Menurut Syamsudin perolehan opini WTP dari BPK tergantung keseriusan Pemprov DKI dalam membenahi kelemahan-kelemahan tersebut.

"Kalau pemprov sungguh-sungguh serius ya bisa jadi realistis. Kalau upayanya ongkang-ongkang kaki ya bisa jadi nggak realistis," katanya.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta pun berambisi untuk meraih opini WTP dari audit keuangan yang dikeluarkan oleh BPK DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebutkan, perolehan WTP adalah prioritas Pemprov setelah selama empat tahun terakhir ini tidak meraih gelar tersebut.

Lihat juga: Deretan Aset Hasil Cuci Duit Auditor BPK

"Ini adalah pertemuan pertama kami dan diharapkan jadi kick off menuju WTP. Kami punya waktu singkat, lima bulan, tapi kami akan kerja keras. (Masalah pengelolaan) aset juga akan kami perbaiki," kata Sandi. (rah)