Jokowi Tegaskan UU Ormas untuk Lindungi Pancasila

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Kamis, 26/10/2017 11:22 WIB
Jokowi Tegaskan UU Ormas untuk Lindungi Pancasila Di hadapan umat Buddha yang ikut kegiatan rapat kerja nasional Walubi, Presiden RI Joko Widodo menyambut baik disetujuinya Perppu Ormas jadi Undang-undang. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyambut disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang.

Penetapan itu dilakukan Rapat Paripurna DPR lewat mekanisme voting setelah upaya lobi mencari kata mufakat tak tercapai pada Selasa (24/10).

“Yang hadir 445 (orang), yang mendukung 314 dan yang tidak dukung 131. Artinya jelas, banyak yang mendukung. Mayoritasnya mutlak,” kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) di JIExpo, Jakarta, Kamis (26/10).



Sebelum ditetapkan lewat mekanisme voting, terjadi dinamika antarfraksi dalam rapat paripurna. Ada tiga fraksi yang menyatakan menolak Perppu Ormas menjadi undang-undang yakni Gerindra, PAN, dan PKS.

Di sisi lain ada tujuh fraksi yang setuju Perppu itu jadi undang-undang yakni PDIP, PKB, PPP, NasDem, Golkar, Demokrat, dan Hanura. Di antara tujuh fraksi itu, tiga di antaranya yakni PKB, PPP, dan Demokrat menyetujui dengan catatan perlu revisi.

Kehadiran Perppu Ormas, yang kini menjadi undang-undang itu sendiri memicu polemik di kalangan rakyat. Sejumlah kelompok menilai aturan tersebut menjadi alat kesewenang-wenangan pemerintah untuk membubarkan ormas, terutama berbasis agama.

Korban pertama dari Perppu 2/2017 adalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kementerian Hukum dan HAM karena aktivitasnya dinilai bertentangan dan merongrong ideologi Pancasila.

Namun, di hadapan elemen Walubi, Jokowi menegaskan Perppu Ormas kala itu diterbitkan untuk menjaga eksistensi ideologi bangsa, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Supaya jangan sampai ada yang mencoba mengganti ideologi negara kita Pancasila. Jelas tujuannya,” Jokowi menegaskan.


Di ruang yang sama, Dewan Pengawas Walubi, Murdaya Poo, memberikan selamat atas penetapan Perppu Ormas jadi undang-undang. Tak hanya itu, Murdaya pun memuji kesepahaman parlemen dan pemerintah tentang keberadaan UU Ormas demi menjaga dasar dan kesatuan negara.

“Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah konsensus yang bersifat final. Tidak boleh diganti dengan paham apapun juga,” tutur sosok yang juga memiliki JIExpo ini.

[Gambas:Video CNN]