PDIP Buka Peluang Usung Duet Dedi Mulyadi - Deddy Mizwar
CNN Indonesia
Sabtu, 28 Okt 2017 18:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mempertimbangkan nama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sebagai bakal calon gubernur di Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, keduanya memiliki kans untuk diusung partainya, termasuk bagi Deddy yang baru menjalin komunikasi.
"Kalau dari sisi suasana kebatinannya ada peluang bagi dua-duanya, Dedi Mulyadi punya kans yang cukup kuat dapat dicalonkan. Kemudian Pak Deddy Mizwar belum lama ketuk pintu ke PDIP juga terbuka. Itu masih kami pertimbangkan," kata Hasto saat dihubungi, Jumat (27/10).
Selain Deddy dan Dedi, PDIP kata dia tengah mempertimbangkan bakal calon seperti Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanudin, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, dan mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan.
Bahkan, Hasto mengakui ada pula usulan dari internal untuk menduetkan nama-nama tersebut sebagai bakal pasangan calon dari PDIP, termasuk mengombinasikan duet Deddy dan Dedi.
"Nama-nama itu kami pertimbangkan untuk kombinasikan," katanya.
Meski demikian, Hasto mengatakan, PDIP masih mengkaji bakal pasangan calon yang akan diusung dengan melibatkan para ahli dan tokoh.
Menurut Hasto, dalam memilih bakal pasangan calon, PDIP bakal menilai beberapa aspek seperti komitmen untuk membangkitkan kembali kebanggaan terhadap kebudayaan Sunda, merancang tata ruang yang baik, dan menjaga keseimbangan keindahan alam Jawa Barat.
"Sehingga Jawa Barat tidak lagi menjadi korban akibat pembangunan yang melupakan perencanaan secara menyeluruh atas jati diri dari Jawa Barat," ujar Hasto.
Hasto menambahkan, selain aspek tersebut PDIP juga menilai bakal pasangan calon yang mampu menopang dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengakui bahwa Dedi tengah dilirik partai lain sebagai bakal calon di Pilgub Jawa Barat 2018.
Hanya saja, Golkar kata dua, sudah memutuskan dukungan kepada bakal pasangan calon Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien. Keputusan itu harus dipatuhi semua kader.
"Sebelum diambil keputusan semua bebas berwacana, tapi setelah diambil keputusan maka seluruh keluarga besar Partai Golkar harus ikuti seluruh kebijakan partai yang diputuskan melalui proses-proses demokratis," kata Idrus di Kantor DPP Golkar, kemarin.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, keduanya memiliki kans untuk diusung partainya, termasuk bagi Deddy yang baru menjalin komunikasi.
"Kalau dari sisi suasana kebatinannya ada peluang bagi dua-duanya, Dedi Mulyadi punya kans yang cukup kuat dapat dicalonkan. Kemudian Pak Deddy Mizwar belum lama ketuk pintu ke PDIP juga terbuka. Itu masih kami pertimbangkan," kata Hasto saat dihubungi, Jumat (27/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, Hasto mengakui ada pula usulan dari internal untuk menduetkan nama-nama tersebut sebagai bakal pasangan calon dari PDIP, termasuk mengombinasikan duet Deddy dan Dedi.
Meski demikian, Hasto mengatakan, PDIP masih mengkaji bakal pasangan calon yang akan diusung dengan melibatkan para ahli dan tokoh.
Menurut Hasto, dalam memilih bakal pasangan calon, PDIP bakal menilai beberapa aspek seperti komitmen untuk membangkitkan kembali kebanggaan terhadap kebudayaan Sunda, merancang tata ruang yang baik, dan menjaga keseimbangan keindahan alam Jawa Barat.
"Sehingga Jawa Barat tidak lagi menjadi korban akibat pembangunan yang melupakan perencanaan secara menyeluruh atas jati diri dari Jawa Barat," ujar Hasto.
Hasto menambahkan, selain aspek tersebut PDIP juga menilai bakal pasangan calon yang mampu menopang dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengakui bahwa Dedi tengah dilirik partai lain sebagai bakal calon di Pilgub Jawa Barat 2018.
Hanya saja, Golkar kata dua, sudah memutuskan dukungan kepada bakal pasangan calon Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien. Keputusan itu harus dipatuhi semua kader.
"Sebelum diambil keputusan semua bebas berwacana, tapi setelah diambil keputusan maka seluruh keluarga besar Partai Golkar harus ikuti seluruh kebijakan partai yang diputuskan melalui proses-proses demokratis," kata Idrus di Kantor DPP Golkar, kemarin.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK