Pimpinan DPR Beda Pendapat soal Anggaran Gedung Baru
CNN Indonesia
Selasa, 31 Okt 2017 15:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto kembali menjelaskan soal anggaran Rp601 miliar yang diperuntukan bagi konsultan manajemen perencanaan dan manajemen konstruksi penataan kawasan parlemen.
Penjelasan itu menanggapi pernyataan koleganya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut anggaran Rp601 miliar bukan hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi saja.
"Tentunya yang ada sekarang ini dalam APBN 2018 itu adalah hanya dikhususkan untuk konsultan perencanaan dan konsultan dari konstruksi," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/10).
Menurut Agus, konsultan perencanaan bukan hanya untuk pendirian fondasi bangunan. Dia juga sudah mengkonfirmasi hal ini kepada pihak Sekretariat Jenderal DPR.
"Memang itu betul adanya, itu adalah untuk kebutuhan perencanaan. Analogi saya kalau kebutuhan perencanaan pasti ada konsultan perencanaan," ujarnya.
Jika menurut Fahri anggaran konsultan perencanaan hanya butuh sekitar Rp30 miliar, Agus menilai besar atau kecilnya angka itu nanti bisa diawasi.
"Bisa saja seperti itu tapi kita lihat saja nanti pelaksanaannya, terlalu besar, terlalu kecil, semuanya bisa dikontrol, media pun bisa juga mengontrol," katanya.
Agus menjelaskan, angka Rp601 miliar itu nantinya akan digunakan untuk konsultan perencanaan dan konstruksi seluruh penataan kawasan parlemen yang meliputi di antaranya alun-alun demokrasi, gedung baru DPR dan DPD, dan perpustakaan, termasuk persiapan izin pelaksanaan.
Nantinya setelah konsultan perencanaan bekerja, kata Agus, besaran anggaran yang akan dikeluarkan untuk penataan kawasan parlemen baru diketahui.
"Kalau tertuang besarnya berapa, nanti akan keluar dari kajian-kajian yang menentukan langkah tindak lanjut termasuk rekomendasi dari Kementerian PUPR, yang melaksanakan," ujarnya.
Agus mengklaim, angka Rp601 miliar merupakan kajian yang dulu sempet diajukan pihak Kesetjenan DPR. Namun kajian itu baru disetujui saat ini melalui Kementerian Keuangan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya membantah DPR menghabiskan anggaran sebanyak Rp601 miliar hanya untuk biaya konsultasi pembangunan gedung baru DPR. Fahri menyebut uang sebanyak itu merupakan anggaran untuk keseluruhan nilai proyek.
"Tidak benar itu. Saya juga bingung kok bisa konsultan dibilang Rp600 miliar. Tidak mungkinlah konsultan sampai segitu," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/10).
Fahri menuturkan, anggaran konsultasi diperkirakan hanya mencapai Rp30 miliar dari total anggaran proyek. Anggaran itu ditujukan untuk membuat perencanaan gedung dari awal hingga selesai dibangun.
Seluruh anggaran penataan kawasan parlemen senilai Rp601 miliar yang dibagi untuk pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp280 miliar, diketahui merupakan bagian dari anggaran DPR di APBN 2018 sebesar Rp5,7 triliun.
Penjelasan itu menanggapi pernyataan koleganya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut anggaran Rp601 miliar bukan hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi saja.
"Tentunya yang ada sekarang ini dalam APBN 2018 itu adalah hanya dikhususkan untuk konsultan perencanaan dan konsultan dari konstruksi," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang itu betul adanya, itu adalah untuk kebutuhan perencanaan. Analogi saya kalau kebutuhan perencanaan pasti ada konsultan perencanaan," ujarnya.
Lihat juga:Proyek Gedung Baru DPR Sah Masuk APBN 2018 |
Jika menurut Fahri anggaran konsultan perencanaan hanya butuh sekitar Rp30 miliar, Agus menilai besar atau kecilnya angka itu nanti bisa diawasi.
"Bisa saja seperti itu tapi kita lihat saja nanti pelaksanaannya, terlalu besar, terlalu kecil, semuanya bisa dikontrol, media pun bisa juga mengontrol," katanya.
Agus menjelaskan, angka Rp601 miliar itu nantinya akan digunakan untuk konsultan perencanaan dan konstruksi seluruh penataan kawasan parlemen yang meliputi di antaranya alun-alun demokrasi, gedung baru DPR dan DPD, dan perpustakaan, termasuk persiapan izin pelaksanaan.
Nantinya setelah konsultan perencanaan bekerja, kata Agus, besaran anggaran yang akan dikeluarkan untuk penataan kawasan parlemen baru diketahui.
"Kalau tertuang besarnya berapa, nanti akan keluar dari kajian-kajian yang menentukan langkah tindak lanjut termasuk rekomendasi dari Kementerian PUPR, yang melaksanakan," ujarnya.
Agus mengklaim, angka Rp601 miliar merupakan kajian yang dulu sempet diajukan pihak Kesetjenan DPR. Namun kajian itu baru disetujui saat ini melalui Kementerian Keuangan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya membantah DPR menghabiskan anggaran sebanyak Rp601 miliar hanya untuk biaya konsultasi pembangunan gedung baru DPR. Fahri menyebut uang sebanyak itu merupakan anggaran untuk keseluruhan nilai proyek.
"Tidak benar itu. Saya juga bingung kok bisa konsultan dibilang Rp600 miliar. Tidak mungkinlah konsultan sampai segitu," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/10).
Fahri menuturkan, anggaran konsultasi diperkirakan hanya mencapai Rp30 miliar dari total anggaran proyek. Anggaran itu ditujukan untuk membuat perencanaan gedung dari awal hingga selesai dibangun.
Seluruh anggaran penataan kawasan parlemen senilai Rp601 miliar yang dibagi untuk pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp280 miliar, diketahui merupakan bagian dari anggaran DPR di APBN 2018 sebesar Rp5,7 triliun.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK