Gerindra Tak Masalah Demokrat Makin Mesra dengan Pemerintah
CNN Indonesia
Kamis, 02 Nov 2017 00:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra tak mempersoalkan langkah politik Partai Demokrat yang akhir-akhir ini mencoba mendekat ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Sejak pemilihan umum presiden (Pilpres) 2014 silam, Demokrat tidak tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah, maupun sebagai oposisi pemerintahan.
"Kami enggak ada masalah. Sendirian pun enggak ada masalah," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/11).
Sebagai pihak yang berada di luar koalisi partai pendukung pemerintah, kata dia, Gerindra sudah memiliki hubungan yang solid dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Begitu pula hubungannya dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Meski PAN merupakan anggota koalisi pendukung pemerintah, Fadli berkata ada kesamaan sikap dengan partainya, seperti dalam pilkada.
"Saya kira ini modal politik yang bagus untuk ke depannya. Untuk sama-sama dalam jangka pendek, pilkada dulu kemudian pilpres," kata Fadli.
Gerindra, kata dia, enggan berandai-andai jika kemesraan Demokrat dengan pemerintah berbuah kursi menteri di jajaran kabinet Jokowi-JK.
"Nanti kita lihat saja kalau misalnya memang akan ada satu formasi baru dalam pemerintah yang rumornya akan ada reshuffle, ya kita lihat apakah memang ada formasi baru atau tidak," katanya.
Wacana koalisi Demokrat dan Jokowi mencuat setelah digelarnya sejumlah pertemuan antara Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono. Terbaru adalah pertemuan Jokowi dan SBY di Istana Merdeka pada pekan lalu.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas sebelumnya tak menampik bahwa partainya saat ini tengah mendukung kebijakan pemerintah, terutama yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).
Perppu itu kini telah ditetapkan sebagai undang-undang lewat rapat paripurna DPR RI. Dan, Demokrat adalah satu dari tujuh fraksi yang sebelum voting telah memberikan pandangan mendukung Perppu jadi undang-undang dengan catatan harus ada revisi. Ibas mengatakan Ibas, dukungan itu menandakan sikap partainya yang masih berada di tengah-tengah, atau tidak berada di dalam koalisi maupun oposisi pemerintahan.
Sejak pemilihan umum presiden (Pilpres) 2014 silam, Demokrat tidak tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah, maupun sebagai oposisi pemerintahan.
"Kami enggak ada masalah. Sendirian pun enggak ada masalah," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai pihak yang berada di luar koalisi partai pendukung pemerintah, kata dia, Gerindra sudah memiliki hubungan yang solid dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Begitu pula hubungannya dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Meski PAN merupakan anggota koalisi pendukung pemerintah, Fadli berkata ada kesamaan sikap dengan partainya, seperti dalam pilkada.
"Saya kira ini modal politik yang bagus untuk ke depannya. Untuk sama-sama dalam jangka pendek, pilkada dulu kemudian pilpres," kata Fadli.
"Nanti kita lihat saja kalau misalnya memang akan ada satu formasi baru dalam pemerintah yang rumornya akan ada reshuffle, ya kita lihat apakah memang ada formasi baru atau tidak," katanya.
Wacana koalisi Demokrat dan Jokowi mencuat setelah digelarnya sejumlah pertemuan antara Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono. Terbaru adalah pertemuan Jokowi dan SBY di Istana Merdeka pada pekan lalu.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas sebelumnya tak menampik bahwa partainya saat ini tengah mendukung kebijakan pemerintah, terutama yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).
Perppu itu kini telah ditetapkan sebagai undang-undang lewat rapat paripurna DPR RI. Dan, Demokrat adalah satu dari tujuh fraksi yang sebelum voting telah memberikan pandangan mendukung Perppu jadi undang-undang dengan catatan harus ada revisi. Ibas mengatakan Ibas, dukungan itu menandakan sikap partainya yang masih berada di tengah-tengah, atau tidak berada di dalam koalisi maupun oposisi pemerintahan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK