Anies akan Pulihkan Status Domisili Warga Kampung Akuarium
CNN Indonesia
Kamis, 02 Nov 2017 06:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta berjanji mengembalikan status kependudukan warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara dan Kampung Kunir, kawasan Kota Tua.
Beberapa bulan lalu, status kependudukan mereka sempat hilang akibat penggusuran paksa yang dilakukan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dengan pengembalian status kependudukan itu, domisili mereka pada KTP akan dikembalikan ke tempat tinggal mereka semula. Misalnya, domisili warga Kampung Akuarium di Jakarta Utara, akan didata di Kampung Akuarium walau lokasi itu sudah ditertibkan Pemprov DKI dan warga sudah tergusur.
"Kemudian bagi semua tempat yang mana status kependudukannya bermasalah akibat penggusuran kemarin akan kami kembalikan. RT/RW dikembalikan, kemudian KTP, kartu keluarga, dan lain-lain akan kami bereskan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11).
Tanpa data kependudukan yang jelas, Anies menyebut warga kesulitan mengurus administrasi layanan pemerintah.
"Mau sekolah itu susah. Mengurus apa saja, seperti BPJS, susah. Kan, tidak punya KTP," ujar Anies.
Sebagai tindak lanjut kebijakan itu, Pemprov DKI melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mencabut kebijakan Lurah Penjaringan RW 17 yang tidak memperbolehkan pembuatan KTP baru. Anies memerintahkan para wali kota, camat, dan lurah untuk membereskan itu.
Terkait rumah-rumah warga yang sudah digusur, Anies tak bicara apakah akan kembali membangunnya atau tidak.
Dia hanya menyebut akan segera membangun shelter atau rumah penampungan sementara untuk warga yang tinggal di dua kampung itu.
Warga Kampung Akuarium digusur pada 16 April 2016 lalu, oleh Pemprov DKI.
Pada Mei 2017 lalu, CNNIndonesia.com dalam reportase ke wilayah itu mencatat telah ada sekitar 130 bangunan luar yang didirikan oleh warga di atas puing-puing gusuran.
Bangunan mirip bedeng itu rata-rata terbuat dari tripleks seadanya dengan ditutup atap terpal --yang ketika hujan besar menerjang, bisa langsung mengalami kebocoran.
Anies mengatakan, pembangunan shelter untuk meningkatkan kondisi hidup warga yang masih bertahan di kawasan itu.
"Karena selama ini rumah yang ada itu tidak tepat dan tidak sehat. Banyak di antara mereka yang jatuh sakit, bahkan selama 1,5 tahun ini sudah meninggal 20 orang karena kondisi perumahan tidak sehat," ujarnya.
Pernyataan tersebut dilontarkan usai Anies menemui perwakilan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11).
Pertemuan tersebut membahas rencana penataan 16 kampung sebagai komitmen Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada kontrak politik yang disepakati kedua belah pihak beberapa bulan lalu.
Beberapa bulan lalu, status kependudukan mereka sempat hilang akibat penggusuran paksa yang dilakukan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dengan pengembalian status kependudukan itu, domisili mereka pada KTP akan dikembalikan ke tempat tinggal mereka semula. Misalnya, domisili warga Kampung Akuarium di Jakarta Utara, akan didata di Kampung Akuarium walau lokasi itu sudah ditertibkan Pemprov DKI dan warga sudah tergusur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tanpa data kependudukan yang jelas, Anies menyebut warga kesulitan mengurus administrasi layanan pemerintah.
Sebagai tindak lanjut kebijakan itu, Pemprov DKI melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mencabut kebijakan Lurah Penjaringan RW 17 yang tidak memperbolehkan pembuatan KTP baru. Anies memerintahkan para wali kota, camat, dan lurah untuk membereskan itu.
Terkait rumah-rumah warga yang sudah digusur, Anies tak bicara apakah akan kembali membangunnya atau tidak.
Dia hanya menyebut akan segera membangun shelter atau rumah penampungan sementara untuk warga yang tinggal di dua kampung itu.
Warga Kampung Akuarium digusur pada 16 April 2016 lalu, oleh Pemprov DKI.
Pada Mei 2017 lalu, CNNIndonesia.com dalam reportase ke wilayah itu mencatat telah ada sekitar 130 bangunan luar yang didirikan oleh warga di atas puing-puing gusuran.
Bangunan mirip bedeng itu rata-rata terbuat dari tripleks seadanya dengan ditutup atap terpal --yang ketika hujan besar menerjang, bisa langsung mengalami kebocoran.
Anies mengatakan, pembangunan shelter untuk meningkatkan kondisi hidup warga yang masih bertahan di kawasan itu.
"Karena selama ini rumah yang ada itu tidak tepat dan tidak sehat. Banyak di antara mereka yang jatuh sakit, bahkan selama 1,5 tahun ini sudah meninggal 20 orang karena kondisi perumahan tidak sehat," ujarnya.
Pernyataan tersebut dilontarkan usai Anies menemui perwakilan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11).
Pertemuan tersebut membahas rencana penataan 16 kampung sebagai komitmen Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada kontrak politik yang disepakati kedua belah pihak beberapa bulan lalu.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK