Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta
Sandiaga Uno menyebut, Pemprov DKI berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh secara optimal 100 persen.
Pernyataan tersebut menanggapi sikap Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menolak rencana ia dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memberikan subsidi transportasi dan pangan bagi buruh. Subsidi itu terkait upah minimum provinsi (UMP) 2018 yang dipatok Rp3,6 juta.
"Kita akan pastikan (subsidi) transportasi tersebut di kantong, di mana teman-teman buruh bekerja. Juga dari segi biaya belanja kesehariannya di PD Pasar Jaya, kita akan berikan paket yang membantu mereka menurunkan biaya hidup tersebut," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada pengumuman penetapan UMP, Rabu (1/11) lalu, Anies-Sandi menyebut akan memberikan subsidi pangan dengan menggandeng PD Pasar Jaya untuk memberikan harga murah bagi buruh yang belanja di JakGrosir.
Adapun subsidi transportasi adalah dengan memberikan pelayanan gratis bagi buruh menaiki bus Transjakarta. Serta subsidi pendidikan dengan meningkatkan pelayanan pada Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Kita melihat juga biaya hidupnya sangat tinggi. Oleh karena itu, kita intervensi dengan pengadaan alat transportasi yang lebih terjangkau untuk teman-teman kaum buruh yang (memiliki) KTP DKI akan dapat layanan Transjakarta gratis," kata Sandi.
[Gambas:Video CNN]Terkait rencana ribuan buruh yang akan berunjuk rasa di depan Istana Negara, bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2017, Sandi mengaku sudah mencoba menghubungi Presiden KSPI Said Iqbal.
Para buruh akan menuntut kesejahteraan dan perbaikan sistem pengupahan yang berkeadilan.
"Kita sudah undang KSPI. Pak Said Iqbal kebetulan lagi di Jenewa (Swiss), saya sudah SMS beliau belum dibalas. Beliau sahabat saya, kok. Nanti saya bicara sama beliau mudah-mudahan ada titik temu," kata
Sandiaga Uno.
Sebelumnya Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menilai, subsidi yang akan diberikan PT TransJakarta dan PD Pasar Jaya itu, bukan solusi atas tuntutan buruh karena tidak berpengaruh bagi perbaikan kesejahteraan buruh.
Rusdi menjelaskan, serikat buruh di Jakarta hanya ingin peningkatan UMP sebesar Rp3,9 juta sesuai survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Tidak pengaruh, kami menolak kompensasi tersebut, yang kami inginkan kenaikan UMP berdasarkan survei KHL sebesar 3.9 juta untuk perbaikan kesejahteraan kita," ujar Rusdi di Gedung DPP KSPI, Jakarta Timur, Jumat (3/11).
Rusdi mengatakan, sebagian besar buruh pabrik di Jakarta justru bekerja di wilayah yang tak dijangkau koridor TransJakarta. Sebab para buruh kebanyakan bekerja di pinggiran kota seperti Cakung, Cilincing, Marunda, Ciracas, dan Tanjung Priok.
"Percuma, tidak semua buruh Jakarta yang menggunakan bus
Transjakarta, paling banyak juga 40 persen yang menggunakan," ujarnya.
(djm/djm)