Anies Lembur Sisir Program Prioritas untuk APBD 2018
gst | CNN Indonesia
Senin, 06 Nov 2017 03:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menyelesaikan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Ia mengaku sudah menyisir ulang rinciannya hingga Minggu (5/11) dini hari.
Dikebutnya penyelesaian KUA-PPAS tersebut lantaran pengesahan APBD 2018 yang tinggal menghitung hari, yakni pada 27 November 2017.
"Tadi malam dikerjakan sampai jam 03.00 pagi, KUA-PPAS itu disisir semuanya dan sekarang mereka mengerjakan masih berjalan," ujarnya di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (5/11).
Menurut dia, KUA-PPAS tersebut pada prinsipnya sudah rampung dan saat ini sedang dibahas di internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Namun, Anies enggan merinci apa saja yang telah disepakati dalam KUA-PPAS tersebut.
"Sudah selesai dengan semua jajaran yang terkait dan sekarang dibahas di internal Bappeda. Banyak sekali (yang dibahas)," kata Anies.
Rancangan anggaran program prioritas Anies-Sandi sendiri mencapai Rp76,78 triliun. Anggaran itu mencakup program OK OCE Rp92 miliar; program uang muka (DP) rumah nol rupiah Rp800 miliar; penataan kampung Rp10 miliar; KJS Plus Rp100 miliar; KJP Plus sebesar Rp4 triliun; stadion, bioskop, dan budaya Rp4 miliar; transportasi Rp769 miliar.
Selain itu ada pos anggaran pasar dan pangan Rp897 miliar; urusan sampah Rp5 miliar; urusan perempuan Rp680 miliar; tata kelola air Rp196 miliar; difabel Rp13 miliar; smart city Rp49 miliar; tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Rp28 miliar; manajemen resiko Rp4 miliar; operasional RT/RW Rp217 miliar.
Untuk KJP Plus, kata Anies, pihaknya telah menyebutkan jika penerima KJP bukan saja berdasarkan data sekolah melainkan melalui data yang diterima dari RT atau RW setempat. Maka itu dia tetap memasukkan anggaran KJP Plus sebesar Rp4 triliun.
"Sejumlah dana itu memastikan ini tepat sasaran karena itu dalam perencanaan kemarin kami sebutkan preview penerima KJP bukan saja berdasarkan data sekolah, nanti kami akan mendayagunakan jaringan RT/RW untuk ikut mereview data memastikan penerima KJP benar yang membutuhkan," tuturnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyatakan jika pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu rancangan revisi KUA-PPAS yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Saefullah dalam rapat banggar, Kamis (2/11).
Revisi KUA-PPAS tersebut telah mengakomodasi sejumlah program prioritas Anies-Sandi seperti KJP Plus hingga rumah DP nol rupiah.
Pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2018 dijadwalkan akan dilaksanakan pada 6-7 November mendatang. Rancangan tersebut penting untuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2018 yang sejatinya harus disepakati akhir Desember 2017, sebagaimana diatur Permendagri 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018. (arh/sur)
Dikebutnya penyelesaian KUA-PPAS tersebut lantaran pengesahan APBD 2018 yang tinggal menghitung hari, yakni pada 27 November 2017.
"Tadi malam dikerjakan sampai jam 03.00 pagi, KUA-PPAS itu disisir semuanya dan sekarang mereka mengerjakan masih berjalan," ujarnya di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (5/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Rincian Program Rp76 Triliun Anies-Sandi |
Menurut dia, KUA-PPAS tersebut pada prinsipnya sudah rampung dan saat ini sedang dibahas di internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Namun, Anies enggan merinci apa saja yang telah disepakati dalam KUA-PPAS tersebut.
"Sudah selesai dengan semua jajaran yang terkait dan sekarang dibahas di internal Bappeda. Banyak sekali (yang dibahas)," kata Anies.
Selain itu ada pos anggaran pasar dan pangan Rp897 miliar; urusan sampah Rp5 miliar; urusan perempuan Rp680 miliar; tata kelola air Rp196 miliar; difabel Rp13 miliar; smart city Rp49 miliar; tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Rp28 miliar; manajemen resiko Rp4 miliar; operasional RT/RW Rp217 miliar.
Untuk KJP Plus, kata Anies, pihaknya telah menyebutkan jika penerima KJP bukan saja berdasarkan data sekolah melainkan melalui data yang diterima dari RT atau RW setempat. Maka itu dia tetap memasukkan anggaran KJP Plus sebesar Rp4 triliun.
"Sejumlah dana itu memastikan ini tepat sasaran karena itu dalam perencanaan kemarin kami sebutkan preview penerima KJP bukan saja berdasarkan data sekolah, nanti kami akan mendayagunakan jaringan RT/RW untuk ikut mereview data memastikan penerima KJP benar yang membutuhkan," tuturnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyatakan jika pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu rancangan revisi KUA-PPAS yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Saefullah dalam rapat banggar, Kamis (2/11).
Revisi KUA-PPAS tersebut telah mengakomodasi sejumlah program prioritas Anies-Sandi seperti KJP Plus hingga rumah DP nol rupiah.
Pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2018 dijadwalkan akan dilaksanakan pada 6-7 November mendatang. Rancangan tersebut penting untuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2018 yang sejatinya harus disepakati akhir Desember 2017, sebagaimana diatur Permendagri 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018. (arh/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK