Target Program Rumah DP Nol Rupiah Dipertanyakan
Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
Senin, 06 Nov 2017 21:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mempertanyakan target sasaran program rumah DP nol rupiah yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Menurut Bestari, Pemprov DKI belum memiliki target segmen yang jelas terkait program tersebut.
Jika program ini menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, maka cicilan sebesar Rp1,2 juta per bulan dinilai memberatkan. Biaya itu, kata Bestari, belum termasuk pembayaran air, listrik, maintenance, dan biaya sehari-hari lainnya.
“Kalau UMP Rp3,6 juta kemudian setorannya Rp1,2 juta per bulan, belum biaya lain-lain, itu akan sangat memberatkan,” ujar Bestari dalam rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Komisi D DPRD DKI, Senin (6/11).
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI ini mengatakan, biaya cicilan sebesar Rp1,2 juta per bulan telah dipotong dengan bantuan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang semula Rp2,4 juta. Biaya itu, kata dia, diperoleh dari perkiraan hitungan harga rumah sebesar Rp440 juta dengan waktu pembayaran selama 25 tahun.
Selain soal pembayaran, lanjut Bestari, pemprov juga harus memperhitungkan rentang usia masyarakat yang akan membeli rumah dari program DP nol rupiah. Sebab, dalam jangka waktu 25 tahun pembeli harus menghitung masa produktif untuk memastikan pembayaran biaya cicilan.
“Program ini sebenarnya untuk pengantin baru, masih muda. Kalau saya usia 45 tahun, enggak boleh lagi dong ambil. Kan sebentar lagi pensiun, sementara biaya cicilnya masih 25 tahun, bisa-bisa saya diusir,” tuturnya.
Bestari pun meminta pemprov segera membahas program DP 0 rupiah dalam rapat pimpinan gubernur. Menurutnya, pihak pemprov harus merinci skema dan target sasaran program tersebut.
“Ini harus diantisipasi seperti apa. Kalau seperti ini kan segmennya enggak jelas,” katanya.
Rencananya program DP nol rupiah akan kembali dibahas dalam rapat rancangan KUA-PPAS antara pemprov dan DPRD, Selasa (7/11) sore. Rumah DP nol rupiah merupakan salah satu program prioritas Anies-Sandi.
Dalam rancangan KUA-PPAS, terdapat penambahan anggaran yang semula Rp100 miliar menjadi Rp800 miliar. Penambahan anggaran itu akan digunakan untuk pengadaan tanah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI yang diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan rusun. (gil)
Jika program ini menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, maka cicilan sebesar Rp1,2 juta per bulan dinilai memberatkan. Biaya itu, kata Bestari, belum termasuk pembayaran air, listrik, maintenance, dan biaya sehari-hari lainnya.
“Kalau UMP Rp3,6 juta kemudian setorannya Rp1,2 juta per bulan, belum biaya lain-lain, itu akan sangat memberatkan,” ujar Bestari dalam rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Komisi D DPRD DKI, Senin (6/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI ini mengatakan, biaya cicilan sebesar Rp1,2 juta per bulan telah dipotong dengan bantuan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang semula Rp2,4 juta. Biaya itu, kata dia, diperoleh dari perkiraan hitungan harga rumah sebesar Rp440 juta dengan waktu pembayaran selama 25 tahun.
Selain soal pembayaran, lanjut Bestari, pemprov juga harus memperhitungkan rentang usia masyarakat yang akan membeli rumah dari program DP nol rupiah. Sebab, dalam jangka waktu 25 tahun pembeli harus menghitung masa produktif untuk memastikan pembayaran biaya cicilan.
Bestari pun meminta pemprov segera membahas program DP 0 rupiah dalam rapat pimpinan gubernur. Menurutnya, pihak pemprov harus merinci skema dan target sasaran program tersebut.
“Ini harus diantisipasi seperti apa. Kalau seperti ini kan segmennya enggak jelas,” katanya.
Rencananya program DP nol rupiah akan kembali dibahas dalam rapat rancangan KUA-PPAS antara pemprov dan DPRD, Selasa (7/11) sore. Rumah DP nol rupiah merupakan salah satu program prioritas Anies-Sandi.
Dalam rancangan KUA-PPAS, terdapat penambahan anggaran yang semula Rp100 miliar menjadi Rp800 miliar. Penambahan anggaran itu akan digunakan untuk pengadaan tanah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI yang diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan rusun. (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK