Beda Sikap DPRD soal Wacana Anies Cabut Larangan Sepeda Motor
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Selasa, 07 Nov 2017 20:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno yang akan mencabut larangan pelintasan sepeda motor di Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat.
"Saya enggak setuju," ujar Prasetio ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/11).
Larangan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2015 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pelarangan perlintasan sepeda motor di jalan protokol.
Pergub itu diterbitkan oleh gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun pada Senin (6/11) lalu, Anies berencana mengubah pergub tersebut dengan alasan berkeadilan.
Prasetio pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang rencana tersebut. Terlebih, kata Pras, Jalan Sudirman-MH Thamrin merupakan jalan protokol yang dipenuhi gedung-gedung pemerintahan, serta masuk dalam kawasan ring 1 Jakarta alias dekat dengan Istana Negara.
Beberapa gedung kementerian berdiri sejak puluhan tahun lalu di sana. Menurut Pras, banyak tamu penting melintasi jalur tersebut, sehingga perlu disediakan jalan yang tidak semrawut.
"Permasalahannya itu kan daerah jalan protokol dilalui oleh VVIP (Very Very Important Person). Kita atur nanti. Setelah transportasi massal baik, baru kita pikirkan," kata Prasetio.
Kader fraksi PDI Perjuangan itu juga membantah jika pelarangan sepeda motor di jalan protokol dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap pengendara. Prasetio akan segera memberi masukan ke Anies-Sandi terhadap rencana keduanya.
"Mungkin saya kasih pandangan ke Pak Anies dan Pak Sandi, ya, kita harus koordinasilah. Artinya, dia harus berpikir di situ VVIP ya," ujarnya.
Prasetio menambahkan, kalau memang pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) sudah rampung, Pemprov DKI Jakarta tentu akan menekan pengguna jalan untuk beralih ke transportasi umum. Dengan demikian tak perlu ada pencabutan pergub tersebut.
Menanggapi kritik dari Prasetio itu, Sandiaga meminta bukti data.
"Kami lihat datanya dulu. Ketua DPRD berbasis data apa? Kami nanti mintakan datanya dan akan analisa melalui big data analytics," ujar Sandi sambil berlalu.
Pimpinan DPRD Beda Sikap
Sikap pimpinan DPRD DKI Jakarta terbelah antara yang pro dan kontra terkait pencabutan larangan sepeda motor di Jalan Sudirman-MH Thamrin.
Meski Prasetio menolak tegas rencana tersebut. Namun para wakil ketua DPRD tidak sependapat dengannya. Salah satunya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana yang mendukung rencana Anies-Sandi.
"Sangat setuju, karena mengutamakan aspek keadilan, jadi jalan bukan hanya milik orang kaya saja," ujar pria yang karib dipanggil Sani itu di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurut Sani, pemilik kendaraan bermotor merupakan wajib pajak sehingga berhak menikmati jalan yang dibangun dari pajak yang mereka bayarkan. Perwakilan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga tak setuju anggapan yang menyebut jika larangan sepeda motor dicabut, kesemrawutan bertambah.
"Itu tinggal ditata, diatur. Contohnya, jalur (motor) khusus sebelah kiri," kata Sani.
Wakil Ketua DPRD M. Taufik juga memiliki sikap yang sama. Pergub yang sudah lebih dari dua tahun diterbitkan itu, menurutnya, tidak adil bagi pengguna motor.
"Saya mendukung itu (pergub) dicabut. Saya kira, ngapain sih ada diskriminasi?" ujarnya.
Taufik mengatakan, dirinya pernah menentang langkah Ahok dalam menerbitkan Pergub Nomor 141 Tahun 2015 sebagai pengganti Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang pelarangan perlintasan sepeda motor di jalan protokol.
"Dulu saya enggak setuju kendaraan bermotor dibatasi di situ. Dari dulu enggak setuju, cuma karena Ahok maksa, jalan aja tuh (peraturan) tanpa kajian apa-apa bikin (Pergub) itu," kata Taufik.
Dia pun tidak masalah jika pandangannya itu berbeda dengan atasannya, Prasetio. "Ya, enggak apa-apa," ujar perwakilan fraksi Partai Gerindra itu.
Sementara Wakil Ketua DPRD lainnya, Abraham Lunggana alias Haji Lulung juga mengapresiasi rencana Anies-Sandi tersebut.
"Saya sih happy kalau itu dibuka, cuma evaluasi dulu. Saya juga akan ngomong dengan gubernur, berapa juta motor yang masuk ke sini," kata Lulung.
Tokoh asli Tanah Abang itu mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta harus tetap mengkaji ulang rencana tersebut karena banyak tamu penting yang akan melintas di jalur tersebut.
"Itu kan baru wacana, harus ada kajian, percobaan. Kita tahu, hari ini emang seolah-olah kendaraan roda dua menjadi warga negara kelas dua," katanya.
"Kita semua tahu di situ jalan protokol, tempat presiden dan tamu negara lewat," ujarnya melanjutkan.
Sebelumnya, Senin (6/11) kemarin Anies menganggap larangan kendaraan roda dua melintas itu tidak relevan untuk warga Jakarta. Sebab, jalanan di ibu kota menurutnya harus bisa dinikmati oleh semua pengguna jalan, termasuk kendaraan roda dua.
Anies pun telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut pergub itu kepada seluruh jajaran SKPD dalam rapat pimpinan mingguan yang digelar Senin kemarin.
[Gambas:Video CNN] (pmg)
"Saya enggak setuju," ujar Prasetio ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/11).
Larangan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2015 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pelarangan perlintasan sepeda motor di jalan protokol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prasetio pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang rencana tersebut. Terlebih, kata Pras, Jalan Sudirman-MH Thamrin merupakan jalan protokol yang dipenuhi gedung-gedung pemerintahan, serta masuk dalam kawasan ring 1 Jakarta alias dekat dengan Istana Negara.
"Permasalahannya itu kan daerah jalan protokol dilalui oleh VVIP (Very Very Important Person). Kita atur nanti. Setelah transportasi massal baik, baru kita pikirkan," kata Prasetio.
Kader fraksi PDI Perjuangan itu juga membantah jika pelarangan sepeda motor di jalan protokol dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap pengendara. Prasetio akan segera memberi masukan ke Anies-Sandi terhadap rencana keduanya.
"Mungkin saya kasih pandangan ke Pak Anies dan Pak Sandi, ya, kita harus koordinasilah. Artinya, dia harus berpikir di situ VVIP ya," ujarnya.
Prasetio menambahkan, kalau memang pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) sudah rampung, Pemprov DKI Jakarta tentu akan menekan pengguna jalan untuk beralih ke transportasi umum. Dengan demikian tak perlu ada pencabutan pergub tersebut.
 Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan menganalisa data milik Ketua DPRD tentang larangan sepeda motor di Jalan Sudirman-Thamrin. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
"Kami lihat datanya dulu. Ketua DPRD berbasis data apa? Kami nanti mintakan datanya dan akan analisa melalui big data analytics," ujar Sandi sambil berlalu.
Pimpinan DPRD Beda Sikap
Sikap pimpinan DPRD DKI Jakarta terbelah antara yang pro dan kontra terkait pencabutan larangan sepeda motor di Jalan Sudirman-MH Thamrin.
Meski Prasetio menolak tegas rencana tersebut. Namun para wakil ketua DPRD tidak sependapat dengannya. Salah satunya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana yang mendukung rencana Anies-Sandi.
"Sangat setuju, karena mengutamakan aspek keadilan, jadi jalan bukan hanya milik orang kaya saja," ujar pria yang karib dipanggil Sani itu di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurut Sani, pemilik kendaraan bermotor merupakan wajib pajak sehingga berhak menikmati jalan yang dibangun dari pajak yang mereka bayarkan. Perwakilan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga tak setuju anggapan yang menyebut jika larangan sepeda motor dicabut, kesemrawutan bertambah.
"Itu tinggal ditata, diatur. Contohnya, jalur (motor) khusus sebelah kiri," kata Sani.
Wakil Ketua DPRD M. Taufik juga memiliki sikap yang sama. Pergub yang sudah lebih dari dua tahun diterbitkan itu, menurutnya, tidak adil bagi pengguna motor.
"Saya mendukung itu (pergub) dicabut. Saya kira, ngapain sih ada diskriminasi?" ujarnya.
Taufik mengatakan, dirinya pernah menentang langkah Ahok dalam menerbitkan Pergub Nomor 141 Tahun 2015 sebagai pengganti Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang pelarangan perlintasan sepeda motor di jalan protokol.
"Dulu saya enggak setuju kendaraan bermotor dibatasi di situ. Dari dulu enggak setuju, cuma karena Ahok maksa, jalan aja tuh (peraturan) tanpa kajian apa-apa bikin (Pergub) itu," kata Taufik.
Dia pun tidak masalah jika pandangannya itu berbeda dengan atasannya, Prasetio. "Ya, enggak apa-apa," ujar perwakilan fraksi Partai Gerindra itu.
 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar) |
"Saya sih happy kalau itu dibuka, cuma evaluasi dulu. Saya juga akan ngomong dengan gubernur, berapa juta motor yang masuk ke sini," kata Lulung.
Tokoh asli Tanah Abang itu mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta harus tetap mengkaji ulang rencana tersebut karena banyak tamu penting yang akan melintas di jalur tersebut.
"Itu kan baru wacana, harus ada kajian, percobaan. Kita tahu, hari ini emang seolah-olah kendaraan roda dua menjadi warga negara kelas dua," katanya.
"Kita semua tahu di situ jalan protokol, tempat presiden dan tamu negara lewat," ujarnya melanjutkan.
Sebelumnya, Senin (6/11) kemarin Anies menganggap larangan kendaraan roda dua melintas itu tidak relevan untuk warga Jakarta. Sebab, jalanan di ibu kota menurutnya harus bisa dinikmati oleh semua pengguna jalan, termasuk kendaraan roda dua.
Anies pun telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut pergub itu kepada seluruh jajaran SKPD dalam rapat pimpinan mingguan yang digelar Senin kemarin.
[Gambas:Video CNN] (pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK