Integrasi ini sebagai wujud implementasi dari program OK Otrip atau One Karcis One Trip yang dicanangkan Gubernur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno. Namun, perwujudan integrasi itu harus dilakukan dengan menyelesaikan sejumlah masalah terlebih dulu.
"Untuk terintegrasi dengan TransJakarta, banyak masalah yang harus dibereskan," kata Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (8/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Shahfruhan menjelaskan, salah satu syarat agar angkutan umum bisa terintegrasi dengan TransJakarta adalah memenuhi jaminan pelaksanaan dari nilai kontrak yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Namun, kata Shafruhan, masalahnya adalah ketidakmampuan koperasi penyedia mikrolet atau bus kecil untuk membayar jaminan pelaksanaan yang jumlahnya fantastis.
Dia menyatakan, hal tersebut merupakan salah satu kendala paling krusial dalam mewujudkan integrasi angkutan umum dengan TransJakarta.
Jika persyaratan tidak diringankan, Shafruhan yakin penyedia angkutan umum tidak mampu menyanggupi pembayaran jaminan pelaksanaan. Ia pun meminta persyaratan itu dihapus.
"Kuncinya di pemerintah. Makanya, Organda berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Anies-Sandi untuk memperlunak persyaratan supaya (angkutan umum) bisa terintegrasi TransJakarta, terutama persyaratan di LKPP," ujar Shafruhan.
Sejak masa kampanye pilkada 2017, Anies-Sandi melalui program OK Otrip menjanjikan integrasi seluruh moda transportasi bisa dinikmati dengan tarif Rp5.000 untuk satu tujuan perjalanan.
Selain mengintegrasikan pembayaran karcis bus TransJakarta, angkutan lain seperti angkutan kota (angkot) dan bus feeder juga akan menjadi kesatuan. (pmg/osc)