Diultimatum Polisi, Massa Buruh di Istana Bubarkan Diri

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Jumat, 10/11/2017 20:41 WIB
Diultimatum Polisi, Massa Buruh di Istana Bubarkan Diri Massa buruh membubarkan diri usai polisi mengultimatum akan membubarkan paksa. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Massa buruh membubarkan diri setelah polisi mengeluarkan ultimatum akan membubarkan paksa aksi, Jumat (10/11) sekitar pukul 19.50 WIB. Mereka akhirnya meninggalkan lokasi aksi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Suyudi Ari Seto mengatakan, awalnya massa berencana melanjutkan aksi di depan istana negara dan Kementerian Perhubungan. Namun polisi mengadang dan mengingatkan agar massa segera pulang, karena sesuai peraturan gubernur DKI aksi dibatasi hingga pukul 18.00 WIB.

"Alasannya mau ke balai kota lagi untuk penutupan. Langsung kami imbau, kami somasi, kami tahan agar tidak bisa kembali (ke Balai Kota)," ujar Suyudi ditemui di lokasi, Jumat (10/11).
Massa sempat berhadap-hadapan dengan polisi yang menghadang. Polisi menyiapkan mobil barracuda dan meriam air. Massa buruh yang semula berada di istana negara berniat kembali ke depan balai kota DKI Jakarta. Mereka sempat mengancam untuk bermalam di Balai Kota jika tuntutannya tak dipenuhi.


Hingga pukul 19.30 WIB, massa buruh masih bertahan di Jalan Medan Merdeka Selatan sisi lapangan IRTI Monas.

"Saya beri waktu lima menit untuk membubarkan diri sebelum kami bubarkan paksa," ujar Suyudi melalui pengeras suara.

Mendengar ultimatum Kapolres, seorang koordinator lapangan, meminta massa buruh tak terpancing.
Massa Buruh Bubarkan DiriBuruh sempat membakar ban saat aksi massa menolak upah murah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Harap tenang, jangan terpacing,” ucap koordinator aksi.

Massa yang berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cirebon itu berunjuk rasa di Balai Kota dan Istana Negara sejak Jumat (10/11) siang.

Mereka menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kedua, mendesak revisi UMP DKI menjadi Rp3.917.000, ketiga meminta pemerintah menurunkan harga listrik dan kebutuhan pokok.

Berbeda dengan aksi demo sebelum UMP DKI diumumkan, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno saat itu sempat menemui massa buruh. Namun, dalam aksi buruh kali ini, Sandiaga maupun Gubernur DKI Anies Baswedan tak menemui massa buruh.
(ugo)