Anies Akan Tertibkan Bangunan Demi Normalisasi Sungai
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Senin, 13 Nov 2017 20:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melanjutkan program normalisasi seluruh sungai yang ada di Jakarta.
Untuk memperlancar program tersebut, Anies menyebut bakal ada opsi menertibkan bangunan liar yang dibangun di kawasan bantaran sungai di Jakarta.
"Begitu ada rencana pembangunan, langsung dihentikan. Karena jelas-jelas itu wilayah yang tidak boleh ada bangunannya dan bangunan itu di mana-mana ada," kata Anies usai rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/11).
"Kalau melanggar harus ditertibkan dong," ujarnya.
Normalisasi itu, kata Anies, harus digiatkan karena banyak lebar sungai yang menyempit. Di antaranya, Kali Pulo dan Kali Krukut yang melintas di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan yang rawan banjir.
"Di beberapa wilayah yang harusnya minimal lebarnya sungai 10 meter, di tempat itu lebarnya ada yang sampai dua meter. Dan, yang terjadi sudah jelas potensi banjir menjadi sangat besar," kata Anies.
Anies pun menyebut bahwa sebagian besar penyempitan sungai akibat didirikannya bangunan liar untuk tempat tinggal warga.
"Justru itu tadi hampir semuanya permukiman warga," ujarnya.
Oleh karena itu, Anies menegaskan kepada para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait bahwa harus menggelar rapat pimpinan terbatas (rapimtas) terkait pembahasan normalisasi sungai di seluruh wilayah Jakarta.
"Kami kumpulkan, lalu kita buatkan solusi di tiap-tiap wilayah yang terkendala dalam normalisasi sungai," kata pemenang Pilkada DKI 2017 tersebut.
Opsi penertiban bangunan sebagai langkah memperlancar normalisasi sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya kala Gubernur DKI Jakarta dipegang Basuki Tjahaja Purnama lalu dilanjutkan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat.
Mengenai kebijakannya tersebut, Ahok menyatakan penertiban akan dilakukan setelah rumah susun yang akan menjadi tempat tinggal selanjutnya bagi warga korban normalisasi sungai sudah siap. (kid/gil)
Untuk memperlancar program tersebut, Anies menyebut bakal ada opsi menertibkan bangunan liar yang dibangun di kawasan bantaran sungai di Jakarta.
"Begitu ada rencana pembangunan, langsung dihentikan. Karena jelas-jelas itu wilayah yang tidak boleh ada bangunannya dan bangunan itu di mana-mana ada," kata Anies usai rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Normalisasi itu, kata Anies, harus digiatkan karena banyak lebar sungai yang menyempit. Di antaranya, Kali Pulo dan Kali Krukut yang melintas di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan yang rawan banjir.
Anies pun menyebut bahwa sebagian besar penyempitan sungai akibat didirikannya bangunan liar untuk tempat tinggal warga.
"Justru itu tadi hampir semuanya permukiman warga," ujarnya.
Oleh karena itu, Anies menegaskan kepada para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait bahwa harus menggelar rapat pimpinan terbatas (rapimtas) terkait pembahasan normalisasi sungai di seluruh wilayah Jakarta.
"Kami kumpulkan, lalu kita buatkan solusi di tiap-tiap wilayah yang terkendala dalam normalisasi sungai," kata pemenang Pilkada DKI 2017 tersebut.
Lihat juga:Anies-Sandi Diuji Tangani Banjir di Jakarta |
Opsi penertiban bangunan sebagai langkah memperlancar normalisasi sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya kala Gubernur DKI Jakarta dipegang Basuki Tjahaja Purnama lalu dilanjutkan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat.
Mengenai kebijakannya tersebut, Ahok menyatakan penertiban akan dilakukan setelah rumah susun yang akan menjadi tempat tinggal selanjutnya bagi warga korban normalisasi sungai sudah siap. (kid/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK